Gerindra - Nasdem Sepakat Amandemen UUD Menyeluruh, Tapi dengan Catatan

Suara.com - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghasilkan kesepakatan untuk mengamandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Keduanya sepakat bahwa Amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan amandemen secara menyeluruh disepakati lantaran Prabowo ingin fokus pada Pasal 33 UUD 1945. Selain pasal tersebut, Prabowo juga ingin menyesuaikan kembali pasal-pasal yang dinilai sudah tidak relevan dengan zaman saat ini.

“Yaa kan Pak Prabowo fokus terkait dengan Pasal 33 beliau fokus di situ jadi tidak menutup peluang juga misalnya pasal-pasal yang dianggap itu tidak update lagi tidak bersesuaian dengan kehidupan bangsa dan bernegara kita saat ini,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Dahnil menuturkan, amandemen terhada Pasal 33 diinginkan karena Prabowo ingin ideologi ekonomi Indonesia dikembalikan seusai yang dirumuskan pertama.

“Penting terutama Pasal 33 karena selama ini concern-nya Pak Prabowo adalah ideologi ekonomi Indonesia harus kembali pada ideologi ekonomi Pasal 33 yang memang dirumuskan founding father kita,” ujar Dahnil.

Meski menyetujui hal tersebut, Dahnil menyebut kalau Prabowo juga memberi sejumlah caratan dengan tidak menghendaki jika pengubahan sampai menyentuh pasal-pasal terkait presiden dipilih kembali oleh MPR. Sedangkan untuk pasal mengenai masa jabatan presiden itu sendiri, Prabowo belum mengambil sikap.

“Kalau terkait misalnya yang dikhawatirkan orang kan pilpres langsung, tidak langsung. Pak Prabowo pada prinsipnya tidak bersepakat dikembalikan ke MPR. Beliau bersepakat dengan pilihan model pilpres seperti saat ini pilpres langsung," kata dia.

"Tentang (masa) jabatan kita belum diskusikan terkait dengan itu yg jelas mana yang penting mana yang dianggap sesuai untuk kepentingan rakyat tentu kita akan dahulukan,” Dahnil menambahkan.