Suara.com - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai sebaiknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri bidang pertahanan.
Syamsuddin menilai bergabungnya dua rival itu malah menghilangkan esensi Pemilu 2019. Menurut Syamsuddin, pelaksanaan Pemilihan Umum sedianya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hasil dari Pemilu itu justru melahirkan pemenang sebagai pihak petahana dan yang kalah sebagai pihak oposisi.
"Bukan kemudian diajak masuk semua. Itu baru demokrasi sehat," ujar Syamsuddin dalam diskusi bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Menurut Syamsuddin, jika Partai Gerindra berada di dalam pemerintahan malah melahirkan adanya model negara integralistik atau model negara kekeluargaan. Di mana model negara itu tidak ada oposisi.
"Semua itu keluarga. Tidak mungkin kepala keluarga menyakiti anggota keluarga," tuturnya.
Dengan demikian, Syamsuddin mempertanyakan dengan kondisi politik saat ini. Menurutnya keadaan seperti itu justru malah menimbulkan pertanyaan.
"Buat apa kita mengadakan pemilu? Kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dengan yang kalah. Kalau kompetisi sepak bola semua dapat piala," tandasnya.
