Suara.com - Ketua Umum organisasi Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT) periode 2019-2024. Satu hari sebelum ditunjuk, Projo sempat menyatakan non aktif karena kecewa dengan masuknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.
Budi mengatakan Jokowi memerintahkan dirinya membantu pembangunan desa dan daerah tertinggal. Khusnya dapat dikelola dengan baik.
"Pak presiden mengarahkan dan memerintahkan bahwa pembangunan masyarakat khususnya desa dan daerah-daerah tertinggal yang anggarannya begitu besar itu harus dikelola dengan baik dan harus menghasilkan kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia di seluruh provinsi di tanah air ini," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Kepala Negara kata Budi, juga telah mengarahkan bagaimana anggaran kementerian tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar mewujudkan kemajuan daripada desa dan daerah-daerah yang tertinggal.
Ia sempat mendapatkan pertanyaan soal sikap Projo yang sempat ngambek lantaran ada nama Prabowo diajak Jokowi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Terkait itu Budi tidak mengelak kalau masih banyak relawan di akar rumput yang kecewa dengan keputusan Jokowi.
Akan tetapi, Budi menegaskan bahwa pemanggilannya oleh Jokowi ke Istana Presiden juga sebagai salah satu cara untuk membela rakyat. Sama seperti semangat Projo yang berada di barisan rakyat.
"Ya kita mau pamit tapi ditugaskan lagi, gimana dong?," tandasnya.
Untuk diketahui, Organisasi relawan pendukung Joko Widodo, ProJokowi (Projo) menyatakan nonaktif atau vakum pada Kamis (24/10/2019). Salah satunya penyebabnya adalah masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Sekjen Projo Handoko mengatakan banyak rasa kecewa yang muncul dari relawan Projo di berbagai tingkat karena keputusan Jokowi menjadikan Prabowo menjadikan anak buahnya. Lantaran, Prabowo merupakan lawan politik bagi Projo selama masa Pemilu lalu.
"Kekecewaan itu kami tangkap dan kami memahami itu. Kami menilai ini menjadi sebuah realitas politik yang cukup tidak biasa. Sehingga kita menjadi sulit untuk menerima kenyataan itu," ujar Handoko di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
TERPOPULER
