Menlu: Indonesia Bakal Dorong Dewan HAM PBB Lebih Efisien hingga Transparan

Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan lima poin penting terkait prioritas politik luar negeri Indonesia selama periode 2019-2024. Salah satunya meningkatkan kontribusi Indonesia terhadap dunia melalui Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa.

Retno mengatakan lima tahun ke depan merupakan waktu yang sibuk bagi diplomasi Indonesia. Ini dilarenakan per 2020 hingga 2022 Indonesia akan menjadi anggota dewan HAM PBB.

"Sampai akhir 2020, Indonesia masih akan duduk dalam Dewan Keamanan PBB. Isu kerja sama untuk countering terrorism akan menjadi fokus keketuaan Indonesia bulan Agustus 2020. Pada tahun 2021-2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB," kata Retno di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Retno mengungkapkan ada empat poin yang menjadi prioritas Indonesia selama menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Pertama, mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di tingkat kawasan maupun global, di sini kepentingan nasional dan negara berkembang akan menjadi rujukan kerja sama.

"Kedua, peningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM," kata dia.

Ketiga, memperkuat kemitraan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2020-2024.

"Mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien dan efektif, lebih objektif, transparan, adil, non-politis dan imparsial, serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil," tutupnya.

Diketahui, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, mewakili kawasan Asia Pasifik.

Posisi ini kembali ditempati setelah Indonesia unggul dalam proses pemilihan dengan total perolehan 174 suara.

Ini merupakan kelima kalinya Indonesia masuk sebagai anggota dewan HAM PBB setelah menduduki posisi yang sama pada 2006-2007 (founding member), 2007-2010, 2011-2014 dan 2015-2017.