Suara.com - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk menemui buruh yang melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Buruh itu berdemo soal penaikan UMP Provinsi DKI Jakarta.
Para buruh tersebut akan bertahan jika tidak ditemui oleh Gubernur Anies Baswedan untuk membahas masalah kenaikan upah minimum. Selain itu, Ketua KSPI DKI Jakarta itu menyebutkan Anies memiliki sejarah dengan para buruh yang tergabung dalam KSPI terutama terkait kesejahteraan buruh.
"Kita harus menyuarakan suara buruh agar Gubernur Anies Baswedan tidak menaikan upah buruh berdasarkan PP 78/2015, kita minta Bapak Anies agar bisa kita temui. Jangan pengusaha doang yang bisa masuk ke dalam," kata Ketua KSPI Winarso, Rabu.
"Kita buruh KSPI tidak asing lagi dengan nama Gubernur Anies Baswedan, beberapa tahun yang lalu kita lakukan tanda tangan kontrak politik dengan beliau yang intinya adalah kesejahteraan buruh dan rakyat Jakarta," lanjut Winarso.
Winarso secara khusus menyampaikan buruh KSPI DKI Jakarta menuntut agar Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan gaji sebesar 16 persen dan tidak menggunakan standar pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 78/2019.
Sebanyak 3.000- 5.000 massa buruh diperkirakan akan memenuhi daerah depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta jika Gubernur Anies tidak menemui buruh.
"Saat ini masih ratusan tapi nanti akan terus bertambah jumlahnya jika Gubernur belum mau menemui kita. Target kita sebanyak 3000- 5000 massa hari ini," kata Winarso.
Selain menuntut agar upah minimum dinaikkan sebesar 16 persen, menolak Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019. (Antara)
Baca Juga: Pengamat CSIS Sebut Demo Buruh Dapat Turunkan Kinerja Industri
