Papua Selatan Provinsi Baru dan 4 Berita Terpopuler Lainnya

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana

Rabu, 30 Oktober 2019 | 07:10 WIB
Papua Selatan Provinsi Baru dan 4 Berita Terpopuler Lainnya

Suara.com - Papua Selatan disebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah dipastikan menjadi provinsi baru di Indonesia.

Di sisi lain, Tito Karnavian didesak memberi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kartu kuning. Simak lima berita terpopuler SUARA.com pada Selasa (29/10/2019).

1. TOK! Papua Selatan Akan Jadi Provinsi Baru di Papua, Hasil Pemekaran

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Suara.com/Fakhri)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Suara.com/Fakhri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pembahasan soal pemekaran Provinsi Papua telah memasuki babak baru. Pembentukan Provinsi Papua Selatan disebut sudah dipastikan terjadi.

Kepastian soal pemekaran Papua Selatan itu didapatkan setelah Tito mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Papua.

Baca selengkapnya

2. FIX! Wapres Maruf Amin Tak Akan Lepas Jabatan Ketua Umum MUI

Ketua Komisi Seni dan Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sodikun. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Ketua Komisi Seni dan Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sodikun. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Wakil Presiden Maruf Amin tetap menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Maruf Amin akan rangkap jabatan.

Namun posisi Maruf Amin kini berstatus Ketua Umum MUI non aktif. Ketua Komisi Seni dan Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sodikun mengatakan Maruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Umum hingga Musyawarah Nasional pada 2020 mendatang.

baca juga

Baca selengkapnya

3. Didesak Berikan Anies Kartu Kuning, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Suara.com/M, Yasir)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Suara.com/M, Yasir)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian enggan menanggapi secara spesifik terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tak transparan. Tito hanya mengimbau seluruh anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus tepat sasaran.

Tito mengatakan tugas Kemendagri salah satunya yakni melakukan pembinaan terhadap pembangunan di daerah. Apalagi, kata dia, setidaknya pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 800 triliun kepada pemerintah-pemerintah daerah.

Baca selengkapnya

4. Mendagri Tito Mendadak Datangi Kantor Mahfud MD, Ada Apa?

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pulang dari Papua, Tito Dapat Kejutan Ulang Tahun di Kemendagri

Pulang dari Papua, Tito Dapat Kejutan Ulang Tahun di Kemendagri

Video | Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:41 WIB

Setelah Tito, Dubes Australia Ikut Temui Mahfud MD

Setelah Tito, Dubes Australia Ikut Temui Mahfud MD

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:23 WIB

Pembentukan Provinsi Papua Selatan Tinggal Tunggu Pemekaran Kota Merauke

Pembentukan Provinsi Papua Selatan Tinggal Tunggu Pemekaran Kota Merauke

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:04 WIB

Didebatkan Orang Adat, Papua Tengah Belum Resmi jadi Provinsi Baru

Didebatkan Orang Adat, Papua Tengah Belum Resmi jadi Provinsi Baru

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 14:01 WIB

FIX! Wapres Maruf Amin Tak Akan Lepas Jabatan Ketua Umum MUI

FIX! Wapres Maruf Amin Tak Akan Lepas Jabatan Ketua Umum MUI

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 13:51 WIB

Terkini

Pertalite di SPBU Modular Makassar Kini Pakai Sistem Ganjil-Genap

Pertalite di SPBU Modular Makassar Kini Pakai Sistem Ganjil-Genap

Bisnis | Senin, 14 September 2026 | 14:57 WIB

10,8 Juta Keluarga Minta Bansos Baru, 4 Juta Warga yang Sempat Luput Kini Dapat Bantuan

10,8 Juta Keluarga Minta Bansos Baru, 4 Juta Warga yang Sempat Luput Kini Dapat Bantuan

News | Senin, 14 September 2026 | 14:54 WIB

Sempat Nyaris Rp17.400, Rupiah Kini Tertekan Gegara Perang AS-Iran

Sempat Nyaris Rp17.400, Rupiah Kini Tertekan Gegara Perang AS-Iran

Bisnis | Senin, 14 September 2026 | 14:52 WIB

DPR: Aset Sekolah hingga Pesantren Hasil Korupsi Tetap Dirampas Negara!

DPR: Aset Sekolah hingga Pesantren Hasil Korupsi Tetap Dirampas Negara!

News | Senin, 14 September 2026 | 14:50 WIB

5 Parfum Floral-Musk Terbaik untuk Wanita, Wangi Lembut tapi Memikat!

5 Parfum Floral-Musk Terbaik untuk Wanita, Wangi Lembut tapi Memikat!

Your Say | Senin, 14 September 2026 | 14:50 WIB

KPK Periksa Kepala BPK Riau Terkait Kasus Suap Pengondisian Hasil Audit

KPK Periksa Kepala BPK Riau Terkait Kasus Suap Pengondisian Hasil Audit

Riau | Senin, 14 September 2026 | 14:49 WIB

Tipe Sunscreen yang Cocok untuk Cuaca Panas Indonesia, Lengkap dengan 4 Rekomendasi Produknya!

Tipe Sunscreen yang Cocok untuk Cuaca Panas Indonesia, Lengkap dengan 4 Rekomendasi Produknya!

Lifestyle | Senin, 14 September 2026 | 14:47 WIB

Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Bakal Diambil Alih Pemerintah Pusat

Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Bakal Diambil Alih Pemerintah Pusat

News | Senin, 14 September 2026 | 14:46 WIB

Bisnis Pialang Makin Ketat, Kepercayaan Trader Jadi Tantangan

Bisnis Pialang Makin Ketat, Kepercayaan Trader Jadi Tantangan

Bisnis | Senin, 14 September 2026 | 14:45 WIB

Purbaya Klaim Belanja Pemerintah Pusat ke Daerah Naik Rp 85 T di 2027 Meski TKD Dipotong

Purbaya Klaim Belanja Pemerintah Pusat ke Daerah Naik Rp 85 T di 2027 Meski TKD Dipotong

Bisnis | Senin, 14 September 2026 | 14:41 WIB

×