Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menganggap sistem untuk merancang anggaran, e-budgeting sebagai penyebab terjadinya kontroversi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belakangan ini.
Ia pun menyatakan akan mengubah sistem yang dibuat oleh Gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Menurut Anies, sistem tersebut meskipun sudah memanfaatkan teknologi digital, tapi kerjanya masih manual. Anies mengaku sistem ini sudah ada sejak sebelum ia menjabat.
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Ia menganggap seharusnya sistem untuk merancang anggaran itu sudah otomatis. Ia mencontohkan, ketika anggaran dirancang, sistem sudah bisa mendeteksi secara otomatis adanya kejanggalan.
"Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, if item-nya itu jenisnya aibon, harganya Rp 82 M, sebenarnya kan enggak semahal itu," jelas Anies.
Mantan Mendikbud itu menyatakan algoritma dalam e-budgeting kurang dan tidak bisa menyelesaikan masalah secara otomatis. Ia menyatakan akan menggantinya karena masih mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan verifikasi.
"Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk mereview. Itu udah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja," katanya.
