Suara.com - Beberapa pengadaan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menuai polemik belakangan ini.
Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar draf anggaran yang dianggap kontroversial itu dibuka ke publik.
Beberapa poin yang menuai kontroversi di antaranya adalah soal lem aibon Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino menganggap draf anggaran yang dibuka ke publik bisa meredam polemik yang muncul.
"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak akan jadi pertanyaan ada apa di balik ini," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino di DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Wibi mengklaim sudah lama pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melakukan transparansi draf anggaran tersebut. Bahkan, sebelum itu, Wibi mengaku sudah pernah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memublikasikan anggaran yang masih dibahas.
Berdasarkan keterangan Kemendagri, Wibi menyebut transparansi anggaran yang belum final itu merupakan hak masing-masing daerah. Namun ketika sudah rampung, anggaran harus diungkap.
"Waktu Bimtek Kemendagri di Bandung kepada staf Kemendagri saya bertanya apa ada kewajiban memublikasikan rancangan KUAPPAS? Dijelaskan tidak ada kewajiban. Tidak ada daya paksa. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUAPPAS memang wajib dibuka," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan penyisiran anggaran yang dilakukan DPRD DKI akan berjalan baik meski waktunya sedikit. Ia meminta segala pihak agar tidak ragu dan jangan mengintimidasi parlemen Kebon Sirih dengan ancaman tak bisa dapat tunjangan.
"Kami akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kami dengan soal uang, tidak jadi soal asal anggaran satu per satu detail kami sisir sampai selesai," katanya.
TERPOPULER
