REGIONAL:
Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal polemik sistem digital perancang anggaran atau e-budgeting buatannya. Menurutnya sistem itu sebenarnya bisa berjalan baik tanpa masalah.
Belakangan, sistem itu dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyebab munculnya anggaran kontroversial seperti lem aibon Rp 82 miliar.
Ahok menganggap sistem itu tidak akan bermasalah jika petugas yang menginput data tidak memiliki niat menggelembungkan nilai anggaran atau mark-up.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling," ujar Ahok saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Ahok enggan berkomentar lebih lanjut soal anggapan Anies menganggap e-budgeting bermasalah. Namun, Ahok menganggap, sejak awal perangkat itu dibuat untuk mendorong transparansi anggaran.
"Yang pasti karena e-budgeting. Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," jelas Ahok.
Mantan Wali Kota Belitung itu menganggap dengan adanya e-budgeting, anggota DPRD bisa cepat membahas anggaran. Menurutnya transparansi anggaran adalah cara untuk menangkal korupsi.
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata. Transparansi sistem yang ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sistem e-budgeting adalah penyebabnya.
Masalah yang muncul soal anggaran itu adalah viralnya anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.
Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.
Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.
Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.
F-Mantan Mendikbud ini menganggap sistem digital ini tidak sepenuhnya otomatis. Menurutnya untuk melakukan verifikasi rancangan anggaran, masih harus dilakukan secara manual.
"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).
TERPOPULER
