Suara.com - Kepala Badan Pembangunan Daerah Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan menyatakan mengundurkan diri, Jumat (1/11/2019).
Sri Mahendra mengatakan, dirinya memilih mengundurkan diri karena belakangan ini banyak terungkap berbagai rancangan APBD DKI Jakarta yang bermasalah.
Pengumuman itu dikatakan oleh Mahendra sendiri di depan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mahendra menyatakan dengan situasi sekarang ini, Bappeda perlu membenahi diri.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini, yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra di Balai Kota, Jumat (1/11/2019).
Bappeda sendiri merupakan perancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang drafnya diketahui memiliki anggaran kontroversial.
Ia berharap, dengan dirinya tak lagi menjabat sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta, institusi itu bisa lebih baik.
"Dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," jelasnya.
Menanggapi pengunduran diri Mahendra, Anies mengaku terkejut. Namun ia menyatakan keputusan itu adalah pilihan bijak dan harus dihormati.
"Ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, dihargai, ketika memberi kesempatan kepada yang lain ketika mementingkan organisasi di atas dirinya," kata dia.
Selain Mahendra, Kadisparbud, Edy Junaedy menyatakan mengundurkan diri juga jabatannya. Edy sebelumnya menuai polemik karena membuat anggaran untuk mendatangkan influencer sebesar Rp 5 miliar.
KUA-PPAS 2020 juga diketahui menuai kontroversi. Beberapa di antaranya adalah lem aibon senilai Rp 82 M, Ballpoint dan Rp 123 Miliar.
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran yang membengkak, salah satunya adalah anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp 7,5 Miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Setelah ramai dikritik besaran anggaran ini direvisi menjadi Rp 21 miliar.
Selain anggaran untuk TGUPP anggaran pengadaan antivirus dan pembelian data base juga menjadi sasaran kritik lantaran mencapai Rp 12 Miliar.
Sedangkan anggaran lainnya yang dinilai terlampau besar adalah anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebesar Rp 2,4 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri kerap dikritik karena draf KUA-PPAS itu tidak kunjung dipublikasi. Padahal, pihak Anies mengklaim sudah transparan soal itu.
TERPOPULER
