REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat Taufiqurrahman membuat klarifikasi untuk menanggapi komentar warganet setelah dirinya tampil di Mata Najwa "Buka-bukaan Anggaran", yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.
Penjelasan itu ia tulis dalam bentuk utas berisi 10 cuitan di Twitter, Kamis (7/11/2019).
Taufiqurrahman mengaku diserang banyak pihak setelah tampil di Mata Najwa, karena dianggap takut akan transparansi dan tak mau melibatkan rakyat untuk mengawasi proses penganggaran.
"Karena waktu bicara semalam di tivi sedikit, sedangkan banyak yang mau diomongin, saya pikir ada baiknya saya twit," tulis @taufiqrus.
Dalam deretan twit yang mengekor di bawahnya, Taufiqurrahman mengaku paham bahwa rakyat berhak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proses pembangunan, sesuai UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Ia kemudian membuktikan pemahamannya akan hal tersebut dengan cerita darinya sejak berdinas di DPRD pada 2009.
Dirinya mengaku sebagai pelopor transparansi anggaran sampai ke penyelenggara pemerintahan paling bawah.
"Setiap tahun APBD saya print dan saya bagi ke ketua RT-RW, tomas (tokoh maysarakat -red), dll supaya mereka bisa langsung awasi lurahnya, karena saya menduga kuat ada korupsi berjemaah yang dilakukan oleh semua lurah pada saat itu," ungkap alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu.
Lalu, kata dia, setelah data tersebut ia bagikan, sejumlah warga mulai menunjukkan perlawanan terhadap lurahnya masing-masing, sehingga Taufiqurrahman dimusuhi banyak lurah.
Ia menjamin kebenaran cerita itu dengan meminta warganet yang tinggal di Jakarta Pusat untuk memeriksanya sendiri.
Taufiqurrahman mengatakan, penyebaran data APBD itu terus ia lakukan, hingga kemudian pada 2012, ia membahasnya dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yang kala itu menjabat wakil gubernur, mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan penuturannya, Ahok BTP memberikan respons yang baik dan memerintahnya untuk menempelkan data APBD secara resmi di seluruh keluarahan se-DKI Jakarta.
"Silakan cek langsung ke Ahok, mudah-mudahan beliau masih ingat, terima kasih saya kepada Ahok untuk satu hal ini," tulisnya.
Di samping itu, lanjut Taufiqurrahman, dirinya juga pernah memimpin demonstrasi di kantor gubernur, menuntut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dijalankan secara demokratis, setelah mencium pertanda Musrenbang abal-abal.
"Musrenbang yang idealnya hasilnya adalah daftar isian keinginan dan kebutuhan rakyat, berubah jadi daftar isian keinginan dan kepentingan para elite, bahkan jadi daftar isian permainan proyek anggota dewan," cuit Taufiqurrahman.
Lantas, ia menegaskan, "Saya pikir itu cukup untuk membantah bahwa saya anti terhadap yang namanya transparansi. Justru sebaliknya, saya sangat mendambakan proses yang transparan, partispatif, demokratis, dan berkeadilan."
"Kembali ke laptop: semalam di @MataNajwa penekanan saya sesungguhnya adalah pada proses formal, karena normatifnya hak budgeting itu melekat pada diri anggota dewan sebagai representasi rakyat dalam sistem demokrasi yang kita anut hari ini," tutupnya.
Dalam tayangan yang dipandu Najwa Shihab malam sebelumnya, Taufiqurrahman mengatakan bahwa warga Jakarta tak memiliki hak untuk menyisir anggaran.
"Warga Jakarta enggak bisa menyisir anggaran itu. Karena apa? Karena mereka enggak punya hak budgeting. Yang punya hak budgeting itu anggota DPRD DKI, dan ada forum rapat resminya untuk bagi anggota DPRD DKI menyisir anggaran itu," katanya, yang kemudian menuai kontroversi.
TERPOPULER
