REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa ancaman komunis masih nyata di Indonesia. Hal tersebut dituliskannya dalam sebuah surat yang dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Letjen TNI Dr Tri Legionosuko dalam acara Bedah Buku PKI Dalang dan Pelaku G30S1965 di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat.
Meski demikian, surat pernyataan Prabowo itu dibantah oleh Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa memang Prabowo mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut, namun dirinya tidak hadir dan sambutannya dibacakan oleh Tri. Namun Dasco menyangkal apabila surat yang dibacakan oleh Tri itu resmi dari Prabowo.
"Saya klarifikasi sebagai Waketum DPP Gerindra bahwa pada saat acara, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir, tapi yang bacakan pidato adalah rektor Unhan yang mengatasnamakan Menhan," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).
Pihak Partai Gerindra sempat memeriksa apakah naskah yang dibacakan oleh Tri tersebut merupakan asli diberikan dari Prabowo. Hasilnya, Dasco membantah kalau surat itu ditulis oleh Prabowo.
"Setelah kita cek, naskah tersebut tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan, dan tidak ada kewenangan mengatasnamakan Menhan," ujarnya.
Dengan demikian, Dasco mewakili Partai Gerindra menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Tri tersebut merupakan naskah pribadi, bukan surat yang ditulis Prabowo.
"Karena itu, isi pidato ini kami anggap sebagai pribadi daripada Rektor Unhan," tandasnya.
Dalam pidatonya, Tri menjelaskan bahwa Prabowo ingin ingin para guru di sekolah-sekolah mengajar soal kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) kepada siswanya. Menurutnya sampai saat ini, PKI masih berusaha untuk mengancam ideologi Indonesia.
"Saya juga berharap kepada para guru sejarah di sekolah-sekolah, dapat menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswinya," ujar Legionosuko membacakan surat sambutan Prabowo, Sabtu (23/11/2019).
Ia mengatakan PKI telah beberapa kali mencoba merobohkan Pemerintah RI yang sah. Menurutnya salah satu kejadiannya adalah Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 yang berujung pada tewasnya tujuh Perwira Tinggi Militer dan korban lainnya.
TERPOPULER
