Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim akan mengakomodasi partai-partai yang bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin yang belum mendapatkan kursi di pemerintahan periode 2019-2024.
Ia mengaku sudah menerima nama-nama kader partai politik pendukung untuk bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP).
"Saya pikir relatif yang anu lah, yang belum terakomodasi dalam pemerintahan. Ini kan salah satu tempat yang parpol bisa partisipasi di sini (Kantor Staf Presiden)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Moeldoko mengakui telah menerima nama sejumlah yang diajukan sejumlan partai seperti PKPI, PBB, Hanura. Namun, eks Panglima TNI itu menyampaikan para kader partai yang nantinya bisa menjabat sebagai tenaga ahli maupun deputi tetap mengikuti proses seleksi seperti wawancara, presentasi terkait problem solving dan lainnya.
"PKPI sudah menyodorkan nama. Saya juga sudah tanya ke PBB, Hanura juga sudah ada. Semua kita tes, kalau enggak lulus, ya enggak lulus. jangan sampai nanti parpol tidak profesional," ucap Moeldoko.
Selain kader partai politik, kata Moeldoko, KSP juga mencari calon pegawai dari relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf, organisasi kemasyarakatan, pesantren, hingga pegawai negeri sipil (PNS).
"Yang utama adalah basisnya profesionalitas. sumbernya dari mana? bisa dari parpol, bisa dari relawan, ormas, pesantren, bisa dari mana-mana. PNS juga ada yang kita rekrut, ahli-ahli di bidang perpajakan, ahli di bidang keuangan, kami ambil dari Bank Indonesia, ambil dari pajak, kemenkeu," katanya.
"Jadi sumbernya memang banyak. karena sekali lagi, saya ingin KSP ke depan punya energi yang sangat tinggi, karena bukan saja jalan cepat."
Baca Juga: Sempat Diundang ke Istana, Agnez Mo Kini Dihujat Soal Darah Indonesia
