Suara.com - Pemerintah mengisyaratkan memberikan izin perpanjangan untuk FPI. Meski Surat Keputusan perpanjangan izin FPI belum dikeluarkan, namun isyarat tersebut membuat publik kecewa.
Muncul tagar #JokowiTakutFPI dan topik Menag memenuhi laman media sosial Twitter. Dari penelusuran Suara.com, Kamis (28/11/2019), tagar tersebut menduduki posisi kedua sebagai topik yang paling banyak dibicarakan dengan jumlah cuitan lebih dari 9 ribu.
Sosok Menteri Agama Fachrul Rozi ikut ramai diperbincangkan usai memberikan pernyataan bahwa ia sangat mendukung perpanjangan izin FPI. Sebab, kekinian FPI telah menandatangani ikrar akan menegakkan Pancasila dan setia kepada NKRI di atas materai Rp 6.000.
Banyak warganet menilai FPI yang dikepalai oleh Muhammad Rizieq Shihab itu tidak pantas mendapatkan perpanjangan izin ormas. Sebab, selama ini ormas tersebut dianggap anti Pancasila dan NKRI hingga seringkali melakukan aksi kekerasan.
Sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap paling bertanggungjawab atas dikeluarkannya izin FPI. Bahkan, warganet membandingkan sikap Jokowi dan kabinet dengan keberanian mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Jokowi beserta jajaran kabinet dinilai kalah berani dengan seorang Ahok yang berani melawan FPI. Pasalnya, pada akhir 2014 Ahok meminta FPI dibubarkan dan telah menyerahkan rekomendasi pembubaran FPI kepada Kemenkumham.
"Cuma satu pejabat yang berani suarakan tegas pembubaran FPI. Di kabinet ada sekian jumlah purnawirawan jenderal tapi masih aja kalah dengan FPI. Mau bapak-bapak dengan Ahok, triple minority tapi berani lawan FPI," tutur @takviri.
"Selamat datang sweeping rumah makan saat bulan puasa, penyerangan tempat hiburan, persekusi minoritas yang semakin menjadi-jadi, makian kafir yang bukan hanya ke minoritas tapi ke mayoritas yg ga sealiran dengan FPI, ayo apa lagi?" ungkap @cinnamongirldr.
"Memerangi radikalisme dengan mengizinkan ormas radikal FPI? Bullsh** ah pak presiden," ujar @bienstak.
Baca Juga: Izin FPI Diperpanjang, Gus Sahal Sindir Telak Menag
"Lah itu izin ormas rasa preman mau diperpanjang. Gimana cara memerangi radikalisme kalau bibit-bibitnya saja dibiarkan pemerintah?" ungkap @narkosun.
