Suara.com - Politikus senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku khawatir bila memang benar ada intervensi dari tiga menteri di Munas Golkar agar Airlangga Hartanto kembali terpilih menjadi ketua umum partai.
Menurut Agun, bila cara-cara demokratis dalam pemilihan Ketua Umum Golkar, kader Golkar pasti akan menerima siapa saja yang akan menjadi ketua umum nantinya.
"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu (isu menteri intervensi munas)," ujar Agun di Kantor Para Syndicate di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Agun pun menyoroti, syarat pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Golkar yang mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai. Yang mana, dukungan tersebut harus diberikan sebelum Munas Golkar dimulai pada 2 Desember mendatang.
Agun pun menjelaskan mekanisme Munas Golkar, dalam pemilihan ketua umum. Dimana, untuk dukungan terhadap calon ketua umum ketika Munas Golkar dibuka. Bukan, sebelum Munas diselenggarakan.
Menurut Agun, bila sebelum dilakukan Munas untuk melakukan dukungan terhadap calon ketum, maka ditakutkan pengurus di daerah pemilih sebagai pemilik suara berpotensi diintimidasi.
"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa ? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," ujarnya.
Agun menyebut mekanisme pemilihan 30 persen sebelum dilakukannya Munas, ditakutkan hanya akan memilih kepada calon tertentu. Seperti, Airlangga yang sudah pasti akan maju menjadi Ketum Golkar.
Maka itu, Agun meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil.
"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," ucapnya.
Dia pun menilai, jika benar ada intervensi, lebih baik menteri tersebut terjun langsung bertemu kader ketimbang mengatur-atur pemilihan calon pimpinan partai dalam Munas Golkar.
"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan. Hei, parpol jangan sekali-sekali mau menang (dengan cara tak demokratis). Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin," katanya.
Sebelumnya, loyalis sekaligus juru bicara Bambang Soesatyo dalam pencalonan Ketua Umum Partai Golkar, Syamsul Rizal menyebut bahwa ada tiga menteri di kabinet Presiden Jokowi yang ikut mencampuri urusan internal Partai Golkar.
Diketahui ketiga pembantu presiden itu mencoba mengintervensi DPD I dan DPD II sebagai pemegang hak suara untuk kembali memenangkan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga. Intervensi mereka, kata Syamsul bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan Jokowi.
“DPD I dan DPD II ditekan bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga gak tahu tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu pak Jokowi tidak tahu,” kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019) malam.
TERPOPULER
