Suara.com - Ahli ekonomi dan cendekiawan Emil Salim memberikan tanggapan terkait wacana pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR.
Emil mengatakan akan sangat berbahaya jika pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Apalagi tidak ada audit terbuka soal keuangan partai politik.
Hal ini disampaikan Emil melalui kicauan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu (30/11/2019).
"Wacana Pimpinan MPR dengan PB NU agar Presiden-Wapres dipilih MPR untuk hemat biaya. Selama keuangan Parpol & anggota MPR tidak diaudit terbuka, selama transaksionalisasi pemilihan anggota MPR belum teratasi, sangatlah berbahaya bila MPR memilih Pres-WPres," tulis @emilsalim2010.
Kicauan Emil Salim ini telah mendapatkan lebih dari 600 like dan 300 retweet hingga Minggu (1/12/2019) sore.
Wacana tentang Presiden yang dipilih oleh MPR telah banyak dipersoalkan banyak pihak. Baik dari akademisi hingga politikus.
Sebelumnya, PBNU memberikan sejumlah usulan yang disampaikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) sebagaimana dikutip dari laman resmi NU.
Salah satunya, PBNU menyarankan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR berdasarkan keputusan Munas NU pada 2012. PBNU menilai pemilihan presiden secara tak langsung oleh MPR memiliki lebih banyak manfaat daripada dipilih rakyat.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa pertimbangan Munas NU dalam merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya.
Baca Juga: Reuni 212 Hanya Sampai Pagi, Novel: Yang Kerja Bisa Lanjutkan Aktivitasnya
Menurutnya, biaya pemilihan secara langsung lebih mahal dibandingkan dengan pemilihan melalui MPR.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo, melalui jubir Fadjroel, mengatakan tidak setuju terkait adanya wacana pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung atau melalui MPR.
"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR?" kata Presiden Jokowi, Jumat (29/11/2019).
