Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani berujar harus ada kajian terlebih dahulu terhadap rekomendasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin presiden dipilih kembali oleh MPR. Dia menentang PBNU yang ingin presiden kembali dipilih MPR.
Puan berujar rekomendasi itu nantinya bakal dibahas di komisi terkait untuk melihat apakah pemilihan presiden melalui MPR bermanfaat dan berfaedah atau justru sebaliknya, yakni menjadikan demokrasi Indonesia mundur ke belakang.
“Itu akan dibahas di Komisi II, wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana yang harus kita lihat itu kajiannya. Apakah kita kembali ke belakang mundur? Apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan?” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Puan pun enggan menanggapi lebih banyak soal rekomendasi tersebut, sebab nantinya rekomendasi PBNU harus melalui kajian. Namun begitu, Puan menegaskan bahwa pemilihan langsung yang sudah diselanggarakan berkali-kali telah berjalan baik.
“Tapi kan kita sudah melakukan pemilu langsung ini berkali kali dan kita sudah apa namanya berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yang tidak sesuai harapan kita, itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar,” ujar Puan.
Diketahui, rekomendasi PBNU itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Said Aqil saat menerima kunjungan dari Pimpinan MPR di PBNU terkait amandaen UUD 1945.
"Tentang pemilihan Presiden kembali oleh MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012," ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj usai pertemuan dengan pimpinan MPR di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Said menilai selain berbiata tinggi, pemilihan presiden secara langsung juga dapat menimbulkan gejolak di masyarakat yang terbelah karena berbeda pilihan.
"Pilpres langsung itu high cost, terutama costsosial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung, enggak ada apa-apa. Tapi apakah selama lima tahun harus kaya gitu?” ujar Said.
Baca Juga: PBNU Ingin Presiden Dipilih MPR, PKB Siap Yakinkan Fraksi
