REGIONAL:
Suara.com - Organisasi Papua Merdeka menegaskan, 1 Desember bukanlah hari ulang tahun organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat tersebut.
Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB)—sayap militer OPM—mengatakan 1 Desember diperingati secara umum oleh warga Papua sebagai hari lahirnya embrio kebangsaan serta negara mereka.
“Tidak ada itu 1 Desember sebagai HUT OPM, itu propaganda militer dan polisi Indonesia untuk menyudutkan perjuangan kami. Media-media Indonesia juga keliru menyebut seperti itu,” tegas Sebby Sambom, Senin (2/12/2019).
Ia menuturkan, 1 Desember adalah peringatan penandatanganan manisfesto politik bangsa West Papua dan persiapan pembentukan negara tersebut pada tahun 1963.
Sebby mengatakan, pada tanggal 1 Desember 1963, sejumlah tokoh rakyat Papua membacakan deklarasi West Papua sebagai bangsa.
Perwakilan pemerintah Belanda, sebagai penguasa de facto Papua kala itu, juga turut hadir. Dalam deklarasi tersebut, tokoh-tokoh Papua juga mendesak kerajaan Belanda untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi mereka dan pengakuan kemerdekaan seperti yang diberikan kepada Indonesia.
“Sementara OPM sendiri lahir tanggal 28 Juli 1965. Jadi, 1 Desember itu bukan HUT OPM, itu salah, sengaja dibuat seperti itu untuk menakut-takuti rakyat. Padahal, rakyat Papua berhak memperingati 1 Desember sebagai hari kebangsaan dan lahirnya embrio negara,” kata dia.
Ia menjelaskan, 1 Desember dirayakan warga Papua sebagai momentum meneruskan para pendahulu mereka, yakni merdeka menjadi berdaulat sama seperti Indonesia.
“Sebab, dalam deklarasi 1 Desember 1961, sudah ada syarat-syarat embrio negara. Bahkan mata uang pun saat itu sudah ada, tapi lantas digagalkan oleh perjanjian sepihak Indonesia – Belanda – AS pada New York Agreement,” kata dia.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menegaskan 1 Desember jangan distigma separatis.
Ia menuturkan, stigma terhadap perayaan 1 Desember justru kerap dijadikan alat mendapatkan dana operasi keamanan.
Warinussy menuturkan, dalam huruf e UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua disebut, Papua memunyai latar belakang sejarah berbeda dengan daerah Indonesia lainnya.
Karenanya, aspirasi politik warga Papua yang berbeda, semisal menginginkan referendum kemerdekaan, tak bisa dimusuhi oleh negara Indonesia.
“Semua pihak harus mempelajari arti sebenarnya 1 Desember bagi rakyat Papua,” kata dia.
Dia mengatakan, pada 18 November 1961, digelar rapat luar biasa Dewan Papua atau Nieuw Guinea raad, yang menyepakati bendera dan lagu kebangsaa Papua.
TERPOPULER
