Suara.com - United Liberation Movement for West Papua—organisasi gerakan pembebasan Papua Barat—menerbitkan seruan agar rakyat Papua memperingati hari kelahiran deklarasi manifesto politik West Papua 1 Desember 1961.
“HUT untuk tahun ini kami lakukan doa pemulihan bagi bangsa Melanesia di West Papua, terutama atas meninggalnya korban kekerasan sepanjang tahun 2019,” kata Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk, seperti diberitakan Jubi.co.id, Rabu, (27/11/2019).
Hingga November 2019, sedikitnya 200 rakyat Papua terbunuh dalam operasi militer di Nduga. Sementara 40 orang lainnya yang merupakan orang asli maupun perantau tewas selama peristiwa melawan rasisme.
“Juga kita harus mendoakan para tahanan politik yang sedang menjalani proses hukuman dalam penjara. Tak lupa doa bagi para mahasiswa Papua hampir di seluruh Indonesia, dengan terpaksa mereka telah meninggalkan kuliahnya,” kata Haluk menjelaskan.
ULMWP menyerukan kepada seluruh bangsa Papua mulai dari Sorong hingga di ujung Samarai dan serta seluruh pelosok negeri itu, untuk berpartisipasi dalam peringatan 1 Desember 2019 sebagai hari Doa Pemulihan dengan cara menggelar ibadah atas situasi bangsa Melanesia di West Papua.
Tercatat sejak 58 tahun lalu, tepatnya 1 Desember 1961 Dewan Papua pertama yang saat itu disebut Nieuw Guinea Raad, pertama kalinya mendeklarasikan wajah negara West Papua.
Deklarasi ini dilakukan dengan upacara mengibarkan bendera Bintang Fajar bersamaan dengan bendera Belanda.
Pengibaran itu kemudian diiringi pula nyanyian lagu kebangsaan, “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus.”
“Meski usia deklarasi 1 Desember itu tak bertahan lama, karena 19 Desember 1961 Indonesia menganeksasi West Papua melalui deklarasi Operasi Militer Trikora,” kata Haluk menjelaskan.
Baca Juga: Buka Dialog ke Kelompok Separatis, Pansus Papua Mau Temui KNPB dan ULMWP
Sejarah peristiwa tahun 1961 menjadi awal sejarah hitam bagi rakyat West Papua, hingga sekarang masuk 2019.
Menuju 2020 ini ULMWP terus bekerja keras bersama semua komponen rakyat bangsa Papua memperjuangkan terwujudnya hak penentuan nasib sendiri melalui Referendum bagi kemerdekaan dan kedaulatan Politik Bangsa Papua.
