Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jakarta 2020 dengan nilai Rp 87,95 triliun ke DPRD Jakarta. Nilai itu naik 1,22 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2019.
Nilai anggaran beserta programnya yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD Jakarta Tahun Anggaran 2020 ini diserahkan Anies secara simbolis kepada Pimpinan DPRD Jakarta. Nantinya DPRD akan membahasnya dan menyampaikan pandangannya.
Dalam pidatonya, Anies berharap program-program strategis yang dibuat pihaknya dapat diterima oleh DPRD Jakarta.
"Total RAPBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 87,95 triliun atau meningkat sebesar 1,22 persen dibandingkan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 86,89 triliun," ujar Anies di ruang paripurna gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2019).
Dalam RAPBD itu, Anies mengatakan Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 82,19 triliun atau meningkat 9,60 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 74,99 triliun.
Rencana Pendapatan Daerah tersebut bakal berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 57,56 triliun. Dana Perimbangan sebesar Rp 21,61 triliun serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 3,01 triliun.
Selain itu, Rencana Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 50,17 triliun.
Kemudian Retribusi Daerah sebesar Rp 755,75 miliar. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 750,00 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.5,88 triliun.
Sedangkan untuk Dana Perimbangan sebesar Rp 21,61 triliun, berasal dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 17,82 triliun, serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,79 triliun.
"Selanjutnya untuk lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 3,01 triliun, berasal dari Pendapatan hibah sebesar Rp. 2,95 triliun, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 62,61 miliar," kata Anies merincikan RAPBD 2020 di hadapan anggota DPRD.
Mantan Mendikbud ini mengatakan pihaknya tetap melaksanakan Kebijakan Strategis Daerah (KSD) di tahun 2020. Beberapa programnya disebut sudah disepakati dalam KUA-PPAS dan selanjutnya dalam RAPBD akan disepakati.
"Jadi kita Berharap semua KSD kita Kegiatan Strategis Daerah yang itu adalah terjemahan dari RPJMD nanti bisa dilaksanakan," pungkasnya.
TERPOPULER
