Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai maraknya tindakan koruptif yang dilakukan para penyelenggara negara sangat memprihatinkan.
Hal itu dibuktikan dengan berjalannya sebuah proses perizinan berbelit-belit bahkan aturan rumit yang diterapkan penyelenggara negara.
Ma'ruf mengungkapkan bahwa sehatnya birokrasi dalam suatu negara turut mendukung pembangunan negara itu sendiri. Namun yang ada di Indonesia malah merebaknya perilaku koruptif.
"Proses perizinan yang berbelit-belit, aturan yang rumit, menjadi faktor peluang untuk para pemegang kekuasaan baik tingkat Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk berperilaku koruptif, sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi," kata Ma'ruf dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Ma'ruf menerangkan bahwa pembangunan zona integritas ini sejalan dengan salah satu dari 5 program prioritas pemerintah. Penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi perlu dilakukan terhadap prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit dan menghambat pelayanan publik.
"Sukses atau tidaknya agenda-agenda pembangunan yang diusung presiden akan sangat bergantung kepada keberhasilan reformasi birokrasi, instansi pemerintah untuk utamanya unit layanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha," ucapnya.
Dengan begitu, Ma'ruf menyampaikan bahwa sedianya instansi pemerintah juga harus memahami kalau pemerintah memiliki peran sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dengan mutu yang terbaik. Tentu upaya itu dilakukan guna memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas birokrat.
"Akan berpengaruh kepada kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik yang berujung peningkatan produktifitas dan daya saing bangsa," katanya.
Baca Juga: Temui Jokowi dan Maruf Amin, Ahok Mengaku Tak Ada Arahan Khusus
