Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan penelusuran soal video viral puluhan pegawai honorer kelurahan Jelambar yang disuruh berendam di saluran got.
Hasil penelusuran terhadap video tersebut akan segera diumumkan Senin (16/12/2019), hari ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan pihaknya akan segera memutuskan nasib Lurah Jelambar, Agung Triatmojo berdasarkan penyelidikan pihaknya. Rencananya ia akan melakukan konferensi pers soal kasus tersebut di Balai Kota, sore ini.
"Ini lagi dirapatkan, sama tim. Tim inspektorat, Wali Kota Jakbar, terus sama BKD. Nanti hasilnya dikasih tahu. Jam 14.30 WIB, konpers nanti," ujar Chaidir saat dihubungi, Senin (16/12/2019).
Chaidir mengaku pihaknya juga sudah meminta keterangan langsung dari Agung selaku orang yang meminta agar petugas honorer menyeburkan diri ke got. Namun ia masih belum mau berspekulasi soal bersalah atau tidaknya Agung.
"Iya nanti keputusannya tunggu lagi berproses nih," jelasnya.
Selain itu, ia mengaku tidak ada arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk penanganan kasus ini. Ia mengaku bersama tim terkait melaksanakan tugas seperti biasa jika ada pejabat daerah yang melakukan pelanggaran.
"Makanya kami lagi ngeliat benar atau enggak, kami lihat dulu," kataya.
Sebelumnya, sebuah video pegawai honorer K2 dan non-K2 DKI Jakarta menjadi viral di media sosial karena mereka ramai-ramai berendam di got kotor yang dikabarkan sebagai syarat untuk perpanjangan masa kontrak kerja.
Pantauan Suara.com, got yang terletak di Jalan Jelambar Madya Blok A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter. Got tersebut tampak kotor hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap.
Di got ini, dalam video tersebut, kurang lebih ada 30 orang pria dan wanita dan berbaris dua banjar, mereka saling memijat bahu satu sama lain.
Sekilas tidak ada masalah dengan video tersebut karena mereka melakukannya dengan tawa riang, kegiatan itu juga diawasi langsung oleh sejumlah orang yang mengenakan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas mereka.
Namun, sejumlah orang menilai hal itu tidak manusiawi dan secara aturan melanggar aturan Surat Edaran (SE) Nomor 85/SE/2019 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP); saat perpanjangan kontrak tidak ada lagi tes lapangan/tes fisik.
TERPOPULER
