Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal meninjau lokasi Ibu Kota Baru di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (17/12/2019) besok.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia mengatakan wilayah atau zonasi ibu kota baru sudah ditetapkan pemerintah. Namun, kata dia, wilayah ibu kota baru tersebut masih berupa gambaran secara luas atau helicopter view.
"Bapak Presiden (Jokowi) besok (peninjauan melalui) jalan darat. Kami ingin lihat suasananya, keadaannya kayak gimana," ujar Suharso usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (16/12/2019).
Lokasi ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, ia juga menyebut ada beberapa zona yang akan dibangun di ibu kota yakni pemerintahan, riset, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
"Saya kira zona-zona umum seperti perkotaan, ada yang terkait dengan pelayanan umum biasa, itu kan sebenarnya sama saja, pendidikan harus ada, mal juga mesti ada, orang berdagang juga tetap ada," ucapnya.
Untuk diketahui, saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi mengingatkan pemindahan ibu kota negara bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan adanya sebuah transformasi.
"Perpindahan ibu kota ini dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah, bukan sekadar pindah lokasi. Tapi kami ingin ada transformasi, pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga ada perpindahan basis ekonomi sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah sistemnya sudah terinstall dengan baik," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (16/12/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut pemindahan ibu kota negara sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah pindah ibu kota.
"Artinya, perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Dan kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini juga jangan. Yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak," ucap dia.
Karena itu, kata Jokowi, pemindahan ibu kota negara harus dirancang sebagai sebuah transformasi ekonomi dan perpindahan basis ekonomi menuju ke sebuah smart economy.
"Dan menandai proses transformasi produktivitas nasional, tranformasi kreativitas nasional, industri nasional dan talenta-talenta nasional kita. Bukan semata-mata pindahkan istana/gedung perkantoran pemerintahan. Bukan itu," kata Jokowi.
TERPOPULER
