Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Andi Arief Sebut Tak Ingin Jatuhkan Jokowi

Iwan Supriyatna, Husna Rahmayunita

Senin, 30 Desember 2019 | 10:13 WIB
Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Andi Arief Sebut Tak Ingin Jatuhkan Jokowi
Andi Arief (Twitter)

Suara.com - Politikus Partai Demokrat Andi Arief kembali menyinggung soal panita khusus untuk membongkar kasus Jiwasraya yang semula diserukan Partai Demokrat.

Andi Arief mengklaim, sikap Partai Demokrat tersebut tidak bertujuan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Andi Arief melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya, @AndiaArief__.

Menurut Andi, dengan dibentuknya Jiwasrayagate sebutan untuk panitia khusus Jiwasraya justru akan membantu menyelesaikan persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya senilai Rp 12,4 triliun kepada nasabah.

"Partai Demokrat akan mendorong terbentuknya Pansus Jiwasrayagate. Dengan harapan bisa terurai persoalan sesungguhnya dan mendapatkan jalan keluar pembayaran para nasabah. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Senin (30/12/2019)

Cuitan tersebut pun mendapat dukungan dari pengamat politik Rustam Ibrahim. Rustam menginginkan sikap transparan dari pemerintah yang dinilai mengaitkan persoalan itu dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Rustam Ibrahim dukung pembentukan pansus Jiwasraya. (Twitter/@RustamIbrahim)
Rustam Ibrahim dukung pembentukan Pansus Jiwasraya. (Twitter/@RustamIbrahim)

Rustam mengatakan, pemerintah semestinya membongkar identitas oknum-oknum yang bermain di balik persoalan Jiwasraya.

"Jika memang ada kecurigaan terhadap kekuasaan, proses politik dan proses hukum dapat berlangsung berbarengan. Bentuk saja Pansus Jiwasraya. Dan buka semuanya di depan publik apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir," tulis Rustam Ibrahim.

Sebelumnya, Andi Arief juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan persoalan yang ada sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

baca juga

Selain itu, ia mendesak Erick memberikan penjelasan mengenai keterlibatan perusahaannya dalam kasus tersebut.

"Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya bahwa ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK," cuitnya, Rabu (25/12).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Berkunjung ke Semarang, Jokowi Sambangi Kota Lama dan Resmikan BLK

Berkunjung ke Semarang, Jokowi Sambangi Kota Lama dan Resmikan BLK

News | Senin, 30 Desember 2019 | 09:34 WIB

Sel Setnov Masih Mewah, ICW Minta Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly

Sel Setnov Masih Mewah, ICW Minta Jokowi Copot Menkumham Yasonna Laoly

News | Minggu, 29 Desember 2019 | 22:01 WIB

Wacana Koruptor Dihukum Mati, ICW: Jokowi Tak Paham Hukum

Wacana Koruptor Dihukum Mati, ICW: Jokowi Tak Paham Hukum

News | Minggu, 29 Desember 2019 | 19:36 WIB

Kasus Jiwasraya, Demokrat Tantang Ketua KPK Firli Bahuri Turun Tangan

Kasus Jiwasraya, Demokrat Tantang Ketua KPK Firli Bahuri Turun Tangan

News | Minggu, 29 Desember 2019 | 13:55 WIB

Terkini

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:43 WIB

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:28 WIB

Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas

Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:26 WIB

Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka

Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:26 WIB

Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM

Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:18 WIB