Suara.com - Parlemen Irak pada Minggu mengeluarkan resolusi yang meminta pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak dan memastikan mereka tidak menggunakan tanah, udara, dan airnya dengan alasan apa pun.
"Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional yang memerangi negara Islam karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan," demikian pernyataan resolusi tersebut.
"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di Tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara atau air dengan alasan apa pun."
Resolusi parlemen, berbeda dengan undang-undang, tidak mengikat pemerintah, tetapi Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi sebelumnya sudah meminta parlemen untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing.
Kondisi Irak tampak menegang usai terbunuhnya pemimpin pasukan Elit Quds Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, di Baghdad, Jumat (3/1) oleh serangan yang dilancarkan Amerika Serikat.
Aksi serangan itu memicu kemarahan dan protes dari warga di Irak maupun Iran. Irak bahkan menetapkan hari berkabung tiga hari atas tewasnya Soleimani dan sejumlah petinggi militer Irak. (Antara/Reuters)
