Suara.com - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mendesak Presiden Joko Widodo atau Joko widodo memecat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Sebab Prabowo dinilai gagal dalam hubungan panas Indonesia dan China di perairan Natuna.
Desakan itu dinyatakan Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis. Lubis mengatakan pengganti Prabowo harus yang sejalan dengan Jokowi sebagai panglima tertinggi.
"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan," kata Lubis dalam pernyataan persnya, Rabu (8/1/2020).
Sebelumnya, Ucapan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang memilih langkah damai dan bersahabat untuk menyelesaikan pelanggaran Pemerintah China di perairan Natuna menuai kritik. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan yang dimaksud Prabowo itu sesuai dengan prinsip diplomasi dan pertahanan.
Dahnil menjelaskan prinsip diplomasi yang dimaksud ialah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Sedangkan prinsip pertahanan itu yakni defensif bukan ofensif. Dalam pemikiran Prabowo, setiap penyelesaian masalah itu selalu mengedepankan dua prinsip tersebut.
"Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Langkah damai itu bukan berarti Prabowo mengabaikan sikap tegas. Ia merincikan langkah damai itu melalui jalur diplomasi.
Jalur diplomasi tersebut dicontohkan oleh rapat koordinasi yang dilakukan Prabowo bersama sejumlah menteri terkait, TNI, Polri, dan Bakamla. Adapun hasil dari rapat koordinasi tersebut ialah Indonesia menegaskan kalau China sudah melanggar Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
China sempat mengklaim kalau wilayah yang dimasukinya tersebut merupakan miliknya berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line. Akan tetapi, sesuai dengan keputusan hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut III atau Unclos III, wilayah yang diklaim China itu merupakan ZEE Indonesia.
Selain itu dari segi pengamanan pun akan lebih dijaga secara intensif oleh TNI serta dorongan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE Indonesia atau di perairan laut Natuna.
"Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto angkat bicara soal pelanggaran puluhan kapal nelayan serta dua kapal patroli China yang masuk ke Laut Natuna, Kepulauan Riau, serta klaim negara tersebut atas kedaulatan di sana.
Kedua hal tersebut membuat terjadinya ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China. Prabowo mengatakan hal tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik.
"Saya berkoordinasi dengan menteri-menteri koordinator. Kerja sama harus baik. (Soal Natuna) di antara persoalan yang banyak kami bahas," kata Prabowo saat menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/1/2020),
Menurut Prabowo, pemerintah tak perlu memakai kekerasan menghadapi persoalan klaim China atas Natuna.
TERPOPULER
