Terkait Kasus Harun, KPK Harus Bisa Buktikan Tak Dikebiri Sistem Politik

Suara.com - Manajer Riset Seknas FITRA Badi'ul Hadi meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 untuk bisa membuktikan keseriusannya menangani kasus suap yang dilakukan kader PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Hadi menilai kasus suap tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Ia menjelaskan bahwa pimpinan KPK semestinya bisa membongkar kasus suap Harun kepada Wahyu yang ingin menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW. Dengan terlibatnya anggota PDIP tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pimpunan KPK untuk menangkis semua anggapan negatif publik.

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK dan pembuktian bagi pimpinan KPK yang baru, bahwa mereka mampu memenuhi ekspetasi publik, bahwa KPK hari ini tidak betul-betul dikebiri oleh sistem politik kita," jelas Hadi dalam sebuah diskusi di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2020).

Ia kemudian mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengawal kasus tersebut. Tidak dapat dipungkiri apabila kasus suap tersebut juga terjadi di dalam sistem politik tanah air.

"Maka menjadi sangat penting masyarakat untuk mengawal proses ini apalagi beberapa NGO kemarin sudah berupaya melaporkan (Menkumham) pak Yasonna ke KPK," pungkasnya.