Suara.com - Seknas FITRA Sebut Yasonna Cacat Moral
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dinilai cacat moral terkait kasus suap yang menyeret nama rekan separtainya di PDIP, Harun Masiku.
Manajer Riset Seknas FITRA Badi'ul Hadi mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi kinerja Yasonna karena sepak terjangnya dalam kasus tersebut.
Hadi menilai, Yasonna ceroboh dalam memosisikan dirinya antara menjadi Menkumham RI serta kader PDIP saat merespons kasus suap Harun Masiku terhadap eks anggota KPU Wahyu Setiawan.
“Yasonna awalnya hadir dalam konferensi pers pembentukan tim kuasa hukum PDIP sebagai respons kasus Harun Masiku. Ini sudah cacat moral bagi Yasonna,” kata Badi’ul Hadi, Jumat (24/1/2020).
Sebab, kehadiran dalam konferensi pers itu, apalagi Yasonna sebagai orang yang mengumumkan keanggotaan tim hukum PDIP tersebut, dipastikan menimbulkan conflict of interest. Karena di lain sisi, Yasonna adalah Menkumham.
"Saya kira ini juga secara etik, secara moral, sudah cacat. Bagaimana seorang menteri kemudian duduk dan menjadi bagian dari kuasa hukum partai tertentu," kata Hadi dalam diskusi yang digelar di kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur.
Namun setelahnya, Yasonna mengklarifikasi bukan bagian dari tim kuasa hukum PDIP. Hadi menilai, inkonsistensi yang ditunjukkan Yasonna tidak layak bagi pejabat negara.
"Kalau sudah plin-plan kayak begini masak mau dipertahankan sih? Ini menjadi catatan juga," kata dia.
Baca Juga: FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Lewat Press Release Minta Yasonna Laoly Mundur
Karenanya, Hadi berharap Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja Yasonna sebagai Menkumham RI.
"Saya kira perlu menjadi evaluasi besar oleh presiden terkait kinerja menterinya. Meskipun baru menjelang 100 hari pascadilantik, tapi ini perlu dilakukan evaluasi secara serius.”
