Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum berfikir untuk pencapresan 2024, namun hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi Presiden yang diamanatkan ke Kemendagri. Demikian sikap Mendagri Tito terhadap statemen Menkopolhukam Prof. Mahfud tersebut.
Hal ini menyusul beredarnya berita tentang doa dan dukungan Menkopolhukam Mahfud MD atas pencalonan Tito Karnavian - Khofifah di Pilpres 2024 yang akan datang.
Statement itu disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirangkaikan dengan acara peluncuran ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri di Surabaya.
Acara tersebut diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota dan komponen Forkopimda Propinsi Jawa Timur di Grandcity Ballroom, Surabaya Jumat, (31/01/2020).
Dalam acara yang dihadiri oleh 1500 peserta tersebut, disamping Mendagri Tito Karnavian, juga hadir sebagai pembicara Gubernur Propinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Prof. Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang hanya sebatas bercandalah," ujar Mendagri.
"Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Kepala Daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," imbuhnya.
Sebagai contoh terobosan Kemendagri adalah program ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
Lewat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP-El. Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia.
"Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan. Kami harapkan Provinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitas dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutup Mendagri. (*)
TERPOPULER
