Suara.com - Meski ada penolakan dari warga, pemerintah telah memastikan kawasan Natuna, Kepulauan Riau akan menjadiu lokasi karantina ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada alasan khusus Natuna dipilih menjadi lokasi observasi.
Menurutnya, tindakan observasi di lokasi tertentu itu juga merupakan protokol yang diatur oleh World Health Organization (WHO). Alasan pertama adalah adanya fasilitas kesehatan milik TNI di kawasan itu.
"Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit, yang dikelola oleh tiga angkatan dokter angkatan darat, laut, dan udara," ujar Hadi di ruang VIP Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/2/2020).
Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan kawasan Natuna jauh dari rumah penduduk. Jalur dari tempat turun pesawat ketika sampai di Natuna juga dekat dari tempat isolasi.
"Sehingga nanti saudara-saudara kami yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan mereka. Mampu menampung sampai dengan 300 (orang)," katanya.
Ada juga jarak hanggar ke pemukiman warga yang memiliki jarak sekitar 5 kilometer juga menjadi syarat. Nantinya seluruh WNI yang diisolasi akan diobservasi sampai dinyatakan sehat dan bisa bertemu keluarga.
"Sehingga Natuna dipilih sebagai tempat transit sementara sampai dengan dinyatakan bebas bisa bertemu dengan keluarga," katanya.
Sebelumnya, warga Ranai, Natuna menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya karantina dan proses evakuasi ratusan WNI dari China.
Terkait aksi penolakan itu, warga ternyata telah sejak malam telah menginap di kantor DPRD Natuna.
Kabag Humas Pemkab Natuna, Defrizal mengatakan masyarakat tetap menyuarakan sikap penolakan mereka.
"Masyarakat masih bertahan di kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, bahwa mereka menolak kedatangan WNI dari China untuk proses evakuasi dan karantina di Natuna," kata Defrizal saat dihubungi Batamnews--jaringan Suara.com, Sabtu.
Defrizal mengaku tidak mengetahui sampai kapan warga bertahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Dia menduga masyarakat akan bertahan sampai mendapat jawaban dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat.
"Masyarakat ingin tahu apa keputusannya? apa gerak langkah selanjutnya? Apa win-win solution dari pihak yang berwenang? Dalam hal ini Kemenkes," ujarnya.
TERPOPULER
