REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut langkah pemerintah yang berhasil mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, Provinsi Hubei, China adalah pada posisi yang cepat. Sementara Indonesia bukan negara pertama yang memutuskan untuk mengevakuasi warganya di Wuhan.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
"Saya kemarin, saya sampaikan apa adanya pada posisi yang sangat cepat," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengapresiasi langkah cepat seluruh jajaran baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, BNPB, TNI dan Polri dalam mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan.
"Reaksi dari Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, didukung penuh Panglima TNI, dan seluruh jajaran Polri dalam evakuasi WNI kita yang berada di Provinsi Hubei, Wuhan dibawa ke tanah air dalam kecepatan yang cepat, diputus cepat, dilaksanakan cepat. Hal-hal yang seperti yang saya apresiasi kecepatan seperti itu," katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berhasil memulangkan 238 WNI dari lokasi asal pandemi virus corona di Kota Wuhan, China.
Seluruh WNI tersebut kini berada di fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Poin penanggulangan bencana
Jokowi menyampaikan bahwa kejadian bencana yang semakin meningkat. Kenaikan kejadian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti perubahan iklim. Namun demikian, masih banyak bencana yang dapat dicegah dan dikurangi oleh kita semua. Menurut Presiden Jokowi, tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana kita menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur, penanganan penyintas atau pun saat pemulihan.
Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman permanen. Beberapa poin berikut ini perintah Presiden Jokowi :
Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
Kedua, Setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.
Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.
TERPOPULER