Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.
Diketahui, sebanyak 237 WNI serta satu WNA kekinian berada di Natuna untuk menjalani karantina menyusul epidemi virus corona yang dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organization (WHO).
Mahfud menyebut, hal itulah yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Natuna dijadikan sebagai lokasi karantina.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Untuk itu, Mahfud menjamin jika karantina ratusan WNI di Natuna tidak membahayakan masyarakat. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan akan menghadapi segala risiko untuk bertindak lebih dulu.
"Bahkan disamping menjamin secara resmi Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya itu, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dalam menghadapi risiko risiko itu jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan jika pemerintah akan menangani permasalahan epidemi virus corona secara cermat. Salah satunya, terus menjalin komunikasi dengan masyarakat Natuna.
Selain itu, Mahfud memastikan bahwa semua WNI yang dievakuasi ke Natuna dalam kondisi sehat. Untuk itu, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu merujuk pada prosedur internasional.
"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
