Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak agar bisa menjalankan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan benar. Salah satunya, menjalankan program kartu prakerja.
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, Jokowi tak ingin anggaran yang telah dikeluarkan jadi sia-sia dan tak berguna.
"Beliau (Jokowi) sangat tidak ingin dan tidak mau alokasi anggaran Rp 10 triliun itu ke laut. Tidak mau hanya berjalan program, betul-betul menginginkan kartu prakerja sebagai solusi untuk teman-teman sekalian dan untuk teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan," ujar Moeldoko dalam sebuah diskusi di Gedung Pakarti, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Moeldoko menuturkan, dalam program kartu prakerja akan dijalankan oleh lembaga sendiri seperti Project Management Office (PMO). Penunjukkan PMO, lanjutnya, akan ditentukan lewat keputusan presiden.
"PMO ini lah ada yang mengendalikan kartu pra kerja ini beroperasional. Dari dua juta kartu prakerja itu 500 nanti berada di kementerian tenaga kerja dan sisanya 1,5 juta dijalankan secara digital," jelasnya.
"Digitalisasi PMO akan buat sistem di mana sistem itu melibatkan stake holder yang melibatkan pemda, dan seluruh digital platform. Mulai dari Gojek, dan seterusnya, semuanya akan kita libatkan dan mereka sangat antusias," tambahnya.
Dalam hal ini, Moeldoko menambahkan, program tersebut juga menyediakan kursus bagi para pemegang kartu. Sehingga, pemegang kartu bisa menambah keahlian lainnya.
"Berikutnya akan membangun kolaborasi dengan kursus-kursus dan nantinya akan kita verifikasi di lapangan, untuk memastikan kursus tersebut kredibel. Jangan sampe muncul kursus-kursus kaki lima, itu kita tidak mau," katanya.
Baca Juga: INDEF: Target Kartu Prakerja Tidak Masuk Akal, Skemanya Belum Klir
