Suara.com - Laporan soal jalan berlubang yang diunggah di Twitter oleh akun @IniMagelangku langsung ditindaklanjuti oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng hanya dalam waktu empat jam. Penanganan jalan berlubang di ruas Yogyakarta - Magelang, daerah Mertoyudan, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya pada Sabtu (22/2/2020).
Kecepatan dalam melayani aduan masyarakat menjadi hal yang biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Setiap ada aduan masyarakat, semua langsung ditindaklanjuti dengan cepat dalam hitungan jam.
Awalnya, akun @IniMagelangku melaporkan adanya jalan berlubang di jalur Yogyakarta - Magelang, Mertoyudan memposting jalan berlubang itu pada pukul 11.20 WIB. Postingan itu langsung ditindaklanjuti oleh petugas Jalan Cantik DPU BMCK Jateng.
Tepat pukul 15.52 WIB di hari yang sama, akun @dpubmckJateng memposting foto petugas yang sedang memperbaiki jalan rusak yang dilaporkan itu.
"Tidak sampai yang ini saja, tim gabungan lanjut mengejar dan menutup lubang lainnya," cuit akun tersebut.
Respons cepat tersebut menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Ia kemudian mere-tweet postingan tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat.
"Terima kasih kawan respon cepat! Cuma 4 jam bisa nongol gambarnya. Ikhtiar memperbaiki. Trims @infobbpjn7 @dpubmckjateng," tulis Ganjar dalam akun medsosnya.
Postingan Ganjar tersebut mendapat respons positif dari warganet. Mereka mendukung gerak cepat yang dilakukan Pemprov Jateng dalam menangani aduan masyarakat.
"Siapa dulu Gubernurnya, kalau Gubernur aja kerja cepat, masak anak buah lelet ,bisa di ceramahi Gubernur," tulis akun @cintada17.
Selama ini, media sosial menjadi cara ampuh Ganjar menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Lewat medsos, lelaki berambut putih ini menampung semua aduan dan keluhan warga, serta menindaklanjutinya dengan cepat.
Sejak memimpin Jateng, Ganjar memang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng memiliki akun medsos. Tak tanggung-tanggung, akun medsos yang dimiliki harus centang biru atau terverifikasi.
"Awalnya, para OPD saya saya wajibkan untuk menyelesaikan 2 x 24 jam setiap aduan dari masyarakat. Lama-lama semakin cepat, menjadi 1 x 24 jam, dan sekarang sudah hitungan jam," kata Ganjar, setiap memberikan ceramah-ceramah tentang birokrasi casual di berbagai lokasi.
Tak hanya laporan tertulis, Ganjar mewajibkan setiap aduan dari masyarakat yang ditindaklanjuti, dilaporkan dengan foto atau video. Foto dan video itu wajib di-upload agar masyarakat bisa melihat.
"Kalau ada kepala OPD tidak menindaklanjuti keluhan dan aduan masyarakat dengan baik, siap-siap kursinya hilang," candanya.
Berikut link Twitternya.
TERPOPULER
