Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak memungkiri jika dalam pertemuan antara Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis (5/3/2020) ialah untuk membahas mengenai omnibus law.
Syarief beralasan bahwa Partai Demokrat perlu untuk mendapatkan penjelasan aecara rinci mengenai omnibus law dari Partai Golkar sebagai salah satu partai di dalam pemerintahan.
"Karena posisi saat ini Partai Golkar berada dalam pemerintahan sementara Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan bukan berarti kerjasama tidak bisa dilanjutkan. Kerja sama itu bisa dilanjutkan dalam bentuk komunikasi apa yang terbaik itu kita lanjutkan, semua kebijakan pemerintah itu bisa dikomunikasikan fraksi Demokrat di Parlemen," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).
"Salah satu contohnya Omnibus Law. Omnibus Law itu penuh dengan pandangan berbeda dari masyarakat. Saya pikir ini Partai Golkar siap juga akan mengkomunikasikan fraksi Partai Demokrat di Parlemen poin apa saja yang secara eksplisit dicantumkan dalam Omnibus Law," sambungnya.
Kendati siap menerima penjelasan dari Partai Golkar, namun Syarief berujar bahwa belum ada keputusan apapun dari Partai Demokrat melalui SBY apakah mendukung omnibus law atau sebaliknya.
"Nggak. Makanya ini harus disampaikan pemerintah dalam hal ini Partai Golkar akan berkomunikasi dengan fraksi agar fraksi Partai Demokrat mengerti secara utuh. Sekarang ini kan hanya banyak mendengar dari media, rumor, dan sebagainya banyak penolakan. Ini harus ada penjelasan resmi dan komprehensif kepada Fraksi Partai Demokrat," kata Syarief.
