-
15:54 WIBPolisi Bubarkan Unjuk Rasa BEM SI Peringati Setahun Omnibus Law
Tepat pukul 11.38 WIB, polisi langsung membubarkan massa aksi.
Selengkapnya -
13:33 WIBBEM SI Peringati Satu Tahun Disahkannya Omnibus Law
Aksi memperingati satu tahun disahkannya Omnibus Law tersebut mengecam tindakan DPR RI dan Presiden Joko Widodo yang mengesahkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Selengkapnya -
13:25 WIBDemo Setahun Omnibus Law Dibubarkan Polisi, Massa BEM SI: Baru 5 Menit Langsung Diusir
"Tapi hari ini baru sampai di depan patung kuda, lima menit langsung diusir seperti itu..."
Selengkapnya -
12:53 WIB
Dibubarkan Polisi, Ini Tuntutan BEM SI saat Demo Setahun Omnibus Law - UU Cipta Kerja
Terhadap hal itu, BEM SI mengecam segala tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI...
Selengkapnya -
12:17 WIB
Halau Massa BEM SI di Patung Kuda, Polisi Bubarkan Demo Setahun Omnibus Law-UU Cipta Kerja
Pembubaran terhadap massa aksi juga berlangsung secara damai. Polisi dan massa bernegosiasi hingga akhirnya aksi dibubarkan.
Selengkapnya -
11:59 WIBDilarang Demo Alasan PPKM, Polisi Berpakaian APD Lengkap Cegat Massa BEM SI ke Gedung MK
"Massa aksi harap membubarkan diri, Jakarta masih menerapkan PPKM Level 3. Penyampaian pendapat di muka umum saat ini tidal tepat."
Selengkapnya -
13:38 WIBOmnibus Law Cipta Kerja dan Outsourcing Jadi Alasan Kebangkitan Partai Buruh
Menurutnya, kekalahan buruh lewat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja jadi cikal bakal dideklarasikan Partai Buruh yang baru.
Selengkapnya -
13:00 WIBSatu Tahun UU Cipta Kerja, 'Monster Oligarki' Datangi Gedung DPR
Monster Oligarki itu menjadi simbol bahwa segala sendi kehidupan masyarakat sudah dikuasai oleh oligarki berkat hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja.
Selengkapnya -
11:43 WIB
Setahun Omnibus Law: Karpet Merah Bagi Oligarki Eksploitasi Sumber Daya Alam
Ia memandang bahwa dengan Omnibus Law, oligarki semakin merenggut hak-hak masyarakat.
Selengkapnya -
10:55 WIBSimbolkan Jahatnya Omnibus Law, Greenpeace Bawa Monster Oligarki Berbentuk Gurita ke DPR
"...Segelintir orang yang hanya 1 persen dan dia merampas 99 persen hak-hak masyarakat di Indonesia."
Selengkapnya -
13:35 WIBPengertian Outsourcing: Contoh, Aturan, Dasar Hukum, dan Tujuan
Secara umum, pekerja outsourcing tidak berhubungan dengan posisi inti dari perusahaan tersebut.
Selengkapnya -
10:09 WIBDesas-Desus Partai Buruh Dihidupkan Kembali, Begini Kata Ketua SBSI DIY
Partai buruh dikabarkan bakal dihidupkan lagi
Selengkapnya -
18:53 WIBMenko Airlangga Yakin Kemudahan Berbisnis akan Mendorong Investasi Asing ke Indonesia
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya reformasi struktural untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah krisis akibat Pandemi Covid-19.
Selengkapnya -
10:12 WIBPidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sebut Omnibus Law jadi Pilar Utama Reformasi Struktural
"...yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita."
Selengkapnya -
17:30 WIBRefleksi Hari Tani Nasional 24 September 2021, Mungkinkah Terjadi Krisis Pangan?
Peringatan hari tani hampir dirayakan setiap tahunnya. Namun, peringatan hari tani bertolak belakang dengan kebijakan negara hari ini.
Selengkapnya -
16:03 WIBOmnibus Law UU Cipta Kerja, Harapan untuk Perbaiki Iklim Investasi Migas
Pemerintah telah menerbitkan UU Cipta Kerja yang salah satunya ditujukan untuk menyederhanakan proses perizinan yang saat ini dirasakan masih berbelit-belit.
Selengkapnya -
14:45 WIBPajang Foto Jokowi Pakai Mahkota, Akun BEM UI Sebut RI 1 'The King of Lip Service'
Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras," kritik tajam BEM UI.
Selengkapnya -
19:33 WIBMengadu ke DPD, Pemprov Sumsel Keluhkan Dampak Omnibus Law Cipta Kerja
Dampak Omnibus Law UU CIpta Kerja yang mengakibatkan tumpang tindih dengan peraturan daerah.
Selengkapnya -
19:33 WIBHina DPR Bisa Dibui Dua Tahun, KontraS: Elite Bersengkongkol Bungkam Suara Publik
Draf RUU KUHP menjadi sorotan publik, lantaran di dalamnya terdapat aturan menghina DPR bisa terancam hukuman dua tahun penjara.
Selengkapnya -
19:13 WIBTolak Omnibus law Dipidana, Kuasa Hukum: Ada Indikasi Polisi Buat Barang Bukti Palsu
Majelis Hakim memutus bahwa keempat Terdakwa penolak omnibus law terbukti bersalah melanggar pasal 216 KUHP dan divonis 3 bulan pidana penjara
Selengkapnya
