-
19:11 WIBJokowi Digugat ke PTUN, soal Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
"Surat presiden mengutus Menteri Hukum dan HAM untuk membahas DPR itulah yang kita persoalkan, itulah yang kemudian kita gugat," kata Arif.
Selengkapnya -
18:40 WIBAspirasi Tak Didengar, KPBI: Buruh Cuma Jadi Objek Sosialisasi RUU Ciptaker
KPBI menjadi salah satu organisasi yang turut menggugat keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR
Selengkapnya -
15:45 WIBTak Dilibatkan Sejak Awal, LBH: Wajar Masyarakat Tolak RUU Omnibus Law
"Makanya banyak protes banyak kritik, banyak demonstrasi menolak RUU ombibus law dan itu sudah sewajarnya...,"
Selengkapnya -
17:31 WIBTak Gelar Aksi di Hari Buruh, MPBI DIY Layangkan Tuntutan Ini ke Pemerintah
Tak hanya RUU Cipta Kerja, wacana pembayaran tunjangan hari raya (THR) juga menjadi sorotan MBPI DIY.
Selengkapnya -
14:24 WIBBuruh Pabrik di Tangerang Gelar Unjuk Rasa saat Wabah Corona
Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh
Selengkapnya -
16:52 WIBAntisipasi Konflik dengan Buruh, HIPPI Minta Nama RUU Cipta Kerja Diubah
Padahal, aturan mengenai tenaga kerja sudah dimuat dalam satu dari 11 klaster dengan nama klaster ketenagakerjaan.
Selengkapnya -
17:55 WIBBuruh Batal Demo RUU Ciptaker Tanggal 30 April, KSPI: Harus Dibahas Ulang
KSPI dan MPBI mengapresiasi baik terhadap keputusan Presiden Jokowi yang telah mendengarkan pandangan semua pihak
Selengkapnya -
17:41 WIB -
16:25 WIBPengangguran akan Bertambah, Ekonom Ini Sebut RUU Cipta Kerja Diperlukan
Secara prinsip, pendekatan institusional dengan memperbaiki regulasi, reformasi ketenagakerjaan dan reformasi perpajakan diakomodasi dalam Omnibus Law RUU Tenaga Kerja.
Selengkapnya -
10:27 WIBBaleg DPR Diminta Tunda Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, Nasdem Dukung
Nasdem menilai mulai ada pemahaman klaster perlu dikeluarkan dari Omnibus Law.
Selengkapnya -
11:26 WIBSoal RUU Omnibus Law, Baleg DPR: Klaster Ketenagakerjaan Kami Minta Tunda
Namun Supratman mengatakan, untuk pembahasan klaster lainnya di RUU Cipta Kerja masih berlanjut
Selengkapnya -
16:47 WIBFraksi Partai Demokrat DPR RI Tarik Anggota dari Panja RUU Cipta Kerja
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan ihwal fraksinya yang menarik diri dari susunan keanggotaan di panja RUU Cipta Kerja.
Selengkapnya -
12:01 WIBBuruh Mau Demo, DPR: Pemerintah Harus Kaji Ulang RUU Cipta Kerja
"Tuntutan dalam aksi ini adalah tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah penuh selama pandemi corona."
Selengkapnya -
11:19 WIBMarak PHK Imbas Corona, Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jalan saat May Day
Ribuan buruh berencana turun ke jalan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.
Selengkapnya -
18:45 WIBBuruh Perempuan di Hari Kartini: RUU Cipta Kerja Tidak Memenuhi Hak-hak
Mereka meminta pada pemerintah untuk hentikan pembahasan Omnibus Law.
Selengkapnya -
17:17 WIBAbsen di Susunan Panja Omnibus Law, Fraksi PKS: Dahulukan Penanganan Corona
Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Ledia Hanifa beralasan absennya mereka dalam susunan Panja Omnibus Law Cipta Kerja karena ingin pemerintah berfokus dalam menangani Corona.
Selengkapnya -
09:29 WIBBuruh Sawit Minta DPR Lindungi Pekerja, Bukan Bahas Omnibus Law Saat Corona
"...Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja karena RUU tersebut hanya untuk kepentingan investasi,"
Selengkapnya -
13:07 WIB
BEM KM UGM Gelar Aksi Online, Protes DPR Bahas Omnibus Law Saat Pandemi
BEM KM UGM menilai, DPR seakan mengambil celah di tengah kondisi sulit saat ini dan mengesampingkan kepentingan aspek kemanusiaan.
Selengkapnya -
17:22 WIBTakut Dianggap Manfaatkan Situasi, PKS Minta Baleg Tunda RUU Cipta Kerja
Demokrat meminta agar pelaksanana rapat pembahasan RUU Cipta Kerja dapat ditunda lantaran materi yang dinilai belum siap.
Selengkapnya -
12:03 WIB30 April, Ribuan Buruh akan Geruduk Gedung DPR Tolak Omnibus Law
Sekitar 50 ribu buruh akan menggelar aksi di DPR dan Kantor Menko Perekonomian menolak Omnibus Law meski di tengah pandemi virus corona
Selengkapnya
QUOTES OF THE DAY
