Infografis
"Koalisi menilai pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil," kata Anton.
Menurut dia, optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepkan keadaan darurat militer dan darurat sipil.
Selain itu, pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan. Keppres soal penetapan status bencana nasional itu harus mengatur pula dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap masyarakat.
"Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan," katanya.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, dan LBH Masyarakat. Kemudian LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia dan KontraS.
