Suara.com - Anggota fraksi PSI di DPRD Jakarta William Aditya Sarana mengkritik soal program Bantuan Sosial (Bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota. Data penerima Bansos ini disebutnya tidak jelas.
Menurutnya Pemprov DKI Jakarta tidak terbuka soal data mengenai siapa saja orang yang bisa menerima bantuan. Akibatnya, Aparat kelurahan seperti RT dan RW pun susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan.
Terlebih lagi, pendataan dianggapnya penting karena saat ini penerima bantuan tidak hanya warga yang memiliki KTP DKI. Ia juga mengklaim Dinas Sosial yang mengurus program ini sulit untuk dihubungi.
"Ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka nggak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi," ujar William kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Pendaftaran sebenarnya bisa dilakukan melalui perangkat daerah setempat dengan mendaftar melalui RT atau RW. Namun menurutnya cara ini juga mengundang masalah karena rentan diselewengkan dan akurasinya rendah.
"Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual," tuturnya.
Karena itu, ia menyarankan agar Pemprov DKI meniru Bekasi yang melakukan pendataan secara online. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui siapa saja yang berhak memperoleh Bansos karena datanya transparan.
“Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," pungkasnya.
Baca Juga: Kematian Pasien Positif Corona di Jawa Timur Melonjak Jadi 41 Orang
