Suara.com - Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun turut menyoroti dampak dari perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua yang resmi dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurutnya, masyarakat kecil khususnya sektor informal dan berpenghasilan harian mulai mengalami kelaparan. Pasalnya selain tidak memiliki penghasilan, tak semua warga Ibu Kota kelas bawah yang menerima bantuan sembako dari pemerintah provinsi.
Dia pun mengak sudah memprediksi ancaman kelaparan itu sejak lama karena kebijakan PSBB tidak menjamin kebutuhan dasar warga di tengah pandemi. Ia termasuk pihak yang tidak setuju PSBB, sebab pemerintah tak bertanggung jawab atas logistik masyarakat.
"Data warga yang berprofesi di sektor informal juga tidak dimiliki pemerintah secara valid, bisa dibayangkan situasinya. Itu maunya pemerintah pusat," kata Ubedilah kepada Suara.com, Jumat (24/4/2020).
Pada saat yang sama, PSBB juga masih membolehkan lalu lintas sosial masyarakat, dengan begitu virus corona terus menyebar. Dari sisi ekonomi juga tidak ada kepastian karena tidak jelas kapan berakhirnya wabah global tersebut.
Sebulan lalu, Ubedilah lebih mengusulkan local lockdown atau karantina wilayah di DKI Jakarta. Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang utu menyebutkan jika karantina wilayah semua warga dijamin kebutuhan dasarnya selama dua atau tiga pekan masa karantina.
Dia menuturkan, kenapa karantina wilayah penting? Karena kasus Covid-19 sebulan lalu di DKI masih sedikit, jadi harua ditutup total supaya virus tidak menyebar ke mana-mana. Tidak boleh ada lalu lintas sosial, tidak boleh ada manusia keluar masuk Jakarta, tidak boleh ada yang pulang kampung.
Semua kebutuhan dasar dipenuhi secara gratis. Bagi warga yang melanggar dihukum berat, semua warga harus di dalam rumah.
"Jadi ada semacam kepastian. Tetapi ide itu (karantina wilayah) diremehkan bahkan di-bully," ujarnya.
Sekarang ini virus corona sudah menyebar ke mana-mana karena warga Jakarta sudah ribuan orang yang pulang kampung. Kebijakan PSBB masih membolehkan lalu lintas sosial masyarakat di Jakarta.
Sementara itu jumlah korban terus bertambah, tak semua kebutuhan dasar warga dijamin. Hanya masyarakat tertentu, banyak warga yang tidak tersentuh bantuan sembako.
"Kelaparan kemungkinan bisa terjadi terutama di kantong-kantong pekerja informal yang terdata, apalagi tidak memiliki KTP DKI," ungkapnya.
Dia menambahkan, jika ada warga di Jakarta yang tak tersentuh bantuan pemerintah adalah kesalahan pemerintah pusat dan salah pemerintah DKI Jakarta. Sebab kebijakan PSBB yang disetujui pemerintah pusat dan diajukan pemda DKI tidak dibarengi dengan data valid pekerja sektor informal.
"Jika situasi itu sudah terjadi maka solusinya ya segera diatasi dengan langkah konkret, memberikan bantuan kebutuhan dasar mereka untuk satu bulan ke depan," tandasnya.
TERPOPULER
