Suara.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menghargai mundurnya dua staf khusus (stafsus) "milenial" Presiden Joko Widodo, yakni Adhamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra yang diduga memiliki konflik kepentingan.
"Saya menghargai dia (CEO PT Amartha Mikro Fintek Andi Taufan) telah mengundurkan diri, termasuk yang (CEO) Ruangguru (Belva Devara), juga mengundurkan diri. Jadi, janganlah anak-anak muda ini teracuni kepalanya dengan 'conflict of interest'," kata Syarif dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (24/4/2020).
Seharusnya, kata dia, dua stafsus tersebut memberikan contoh kepada anak-anak muda lain terlebih mereka adalah lulusan luar negeri.
"Seharusnya orang muda itu apalagi sekolahnya sampai di luar negeri, memberikan contoh kepada teman muda yang lain," tuturnya.
Terkait hal itu, Syarif pun menilai tidak ada perbedaan sifat antara pejabat milenial dengan pejabat kolonial atau yang lebih tua dalam hal konflik kepentingan.
"Ternyata milenial dan kolonial itu sama saja sifatnya. Kalau sudah uang, lupa segalanya. Oleh karena itu, kita berharap dalam keadaan susah, kita hindari konflik kepentingan," ujar Syarif.
Ia pun lantas mencontohkan dua pejabat yang terjerat kasus korupsi, yakni mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai pejabat senior dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang tergolong sebagai pejabat muda.
"Memang kenyataannya kalau dilihat di KPK selama saya di sana dan memperhatikan perilaku orang tua dan muda sama saja. Contoh, kalau kita anggap Pak Setnov sudah ada di Orba tetapi Zumi Zola umurnya berapa? Jauh lebih muda dari saya," kata dia.
Belva ramai disorot publik karena Ruangguru melalui programnya Skill Academy menjadi penyedia pelatihan "online" untuk Program Kartu Pra Kerja.
Program Kartu Pra Kerja adalah program pemerintah senilai total Rp20 triliun yang menyediakan pelatihan "online" dan tatap muka. Belva melalui akun Twitter miliknya mengatakan ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dan tidak tahu menahu soal keikutsertaan Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja.
Sedangkan Andi Taufan dikritik tajam karena mengirimkan surat kepada seluruh camat di Indonesia. Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop Garuda Pancasila yang dilengkapi tulisan "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia" yang ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia perihal Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19.
Dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan COVID-19 sudah melakukan kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Andi Taufan adalah pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini. (Antara).
TERPOPULER
