Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan

Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan program Kartu Prakerja yang digadang-gadang sebagai solusi di tengah pandemi virus corona. Menurutnya, saat ini warga lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan pelatihan online.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut ada empat alasan mengapa Kartu Prakerja harus segera dihentikan. Alasan yang pertama, program janji kampanye Jokowi tersebut tidak mampu menjawab krisis yang dihadapi di tengah pandemi corona.

"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online," kata Fadli dikutip Suara.com dari akun Twitter miliknya, Senin (4/5/2020).

Menurutnya, pelatihan online yang diberikan akan sia-sia sebab saat ini hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal tutup terkena dampak vius corona.

Alasan kedua, skema program Kartu Prakerja tidak masuk akal dan bermasalah. Pemerintah mengubah tujuan awal program Kartu Prakerja menjadi membantu warga terdampak corona.

"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," ungkapnya.

Ketiga, validasi data penerima bantuan Kartu Prakerja tidak jelas kriteria dan parameternya. Semua orang yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan program.

Bahkan, proses seleksi juga dilakukan secara random tanpa melibatkan verifikasi data. Hal ini berpotensi besar mengarah pada penyelewengan.

Alasan terakhir adalah mitra yang ditunjuk oleh pemerintah tidak kompeten. Fadli mengkritisi materi yang dilatihkan tidak masuk akal bahkan hanya berupa pelatihan dasar saja yang bisa didapatkan secara gratis melalui YouTube.

"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?" tuturnya.

Fadli menyebut, bila program Kartu Prakerja tetap dilanjutkan maka bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Ia juga menyebut banyak pihak yang sudah mulai mencium 'bau amis' dari program ini.

Oleh karenanya, Fadli mendesak agar pemerintah bisa berpikir lebih luas dan segera menghentikan program Kartu Prakerja. Saat ini pemerintah harus fokus dalam penanganan warga terdampak wabah dengan mengalihkan anggaran Kartu Prakerja ke BLT.

"Biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," tegasnya.