REGIONAL:
Suara.com - Malaysia kini memasuki hari pertama pemberlakuan Perintah Kontrol Gerakan Bersyarat (CMCO) sebagai ganti Perintah Contol Gerakan (MCO) atau karantina wilayah yang telah diterapkan selama 47 hari, lansir Bernama pada Senin (4/5/2020).
Dalam aturan baru ini, outlet perbelanjaan sudah boleh buka kembali dan warga boleh mengendarai mobil pribadi dengan batas maksimal 4 orang.
Namun demikian, Dirjen Kesehatan Malaysia Noor Hisham Abdullah menjelaskan aturan ini sekedar melonggarkan bukan mencabut MCO karena fase terakhirnya berakhir pada 12 Mei.
“Salah jika publik berpikir pemerintah telah mengangkat MCO dan mereka sekarang dapat merayakannya,” ujar dia sebagaimana dilansir dari kantor berita Anadolu.
Noor Hisham mengingatkan warga Malaysia untuk tetap waspada karena jumlah kasus baru Covid-19 kembali menjadi tiga digit dalam dua hari berturut-turut.
Padahal, 16 hari sebelumnya kasusnya hanya mencapai dua digit.
Berdasarkan data, Malaysia mencatat 122 kasus Covid-19 positif pada Minggu, meningkat dari Sabtu dengan 105 kasus.
Sementara itu, Menteri Keamanan Ismail Sabri Yaakob mengatakan publik dapat memainkan peran mereka dengan melaporkan kepada polisi jika ada orang yang melanggar CMCO.
Dia juga mendesak masyarakat untuk mengunduh aplikasi MyTrace yang dikembangkan oleh Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah melacak orang-orang di sekitar yang telah terinfeksi Covid-19.
Namun kebijakan ini tidak sepenuhnya diberlakukan di semua wilayah. Sedikitnya ada 9 negara bagian tidak mengikuti atau sepenuhnya mematuhi langkah Pemerintah Federal yang melonggarkan perintah kontrol gerakan bersyarat atau CMCO.
Kedah, Sabah, Pahang, Penang, Kelantan dan Sarawak telah memutuskan untuk tidak mengikuti langkah tersebut.
Sementara Selangor, Perak dan Negri Sembilan mengatakan akan membatasi jumlah bisnis yang diizinkan untuk melanjutkan operasi dan membatasi makan malam di restoran, olahraga, dan kegiatan rekreasi.
Tuai Kritikan
Kebijakan Malaysia melonggarkan MCO mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.
Mantan perdana menteri Najib Razak mengaku tidak setuju dengan pelonggaran tiba-tiba dari perintah kontrol gerakan (MCO).
TERPOPULER