Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta rumah ibadah semisal masjid kembali dibuka agar peruntukkannya bisa digunakan. Hal itu ia minta seiring dengan sejumlah tempat yang sudah maupun diperbolehkan beroperasi seperti pusat perbelanjaan dan pasar.
Yandri menilai ketimbang pusat perbelanjaan atau pasar, pembukaan masjid untuk kegiatan ibadah jemaah lebih terjamin dari penularan Covid-19. Sebab, jemaah sebelumnya pasti melakukan sterilisasi melalui protokol kesehatan ditambah dengan mensucikan diri dengan berwudu.
"Kalau pasar dibuka, bandara dibuka, mal dibuka. Saya minta masjid juga dibolehkan dong, kan lebih terjamin, orang sudah berwudu, pakai pakaian yang bersih, jarak bisa diatur, bisa lebih terarah tapi kenapa dilarang? Saya protes keras mal-mal berjubel, tempat jual beli berjubel," kata Yandri kepada wartawan pada Selasa (19/5/2020).
Yandri mengatakan, seharusnya pemerintah tegas terhadap aturan yang tidak membolehkan adanya keramaian. Ia mengatakan pasar harus ditutup dan sebagai gantinya pemerintah yang harus memenuhi kebutuhan rakyat.
"Kalau pemerintah mau tetap tegas, pasar ditutup, kebutuhan masyarakat dipenuhi. Kalau kata saya, ini Indonesia apa adanya karena yang penting seolah kita lawan Corona tapi enggak punya apa-apa. Jadi, sebaiknya warga masyarakat mawas diri, pakai masker kalau ada, jangan tergantung pemerintah. Kita yang waspada karena Indonesia apa adanya," ujar Yandri
Sebelumnya, Yandri Susanto juga menanggapi kehadiran tagar #IndonesiaTerserah. Ia menilai hal itu merupakan cerminan dari kondisi yang sudah sangat rumit di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya kehadiran tagar itu juga mewakili perasaan berbagai kalangan mulai dari tenaga medis hingga nelayan.
Yandri mengatakan selama ini masyarakat sudah patuh terhadap imbauan pemerintah. Hanya saja saat ini pemerintah yang memberi kesan tidak konsisten dalan kebijakannya terkait penanganan Covid-19.
"Ini menunjukkan kondisi yang sudah sangat rumit. Rakyat diminta mawas diri, jaga jarak, pakai masker, segala aturan itu ditaati. Pemerintah juga seharusnya apa yang jadi aturan jangan plin-plan. Kita saja tokoh masyarakat dan ormas juga ikut aturan," kata Yandri kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).
TERPOPULER
