Indonesia Terserah, Demokrat: Pemerintah Paham Risiko Nyawa Tenaga Medis?

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Selasa, 19 Mei 2020 | 15:15 WIB
Indonesia Terserah, Demokrat: Pemerintah Paham Risiko Nyawa Tenaga Medis?
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto [suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi tagar #IndonesiaTerserah yang belakangan menggema di media sosial. Ia menilai, kehadiran tagar tersebut merupakan bentuk kerisauan para tenaga medis.

Menurut Didik, para tenaga medis risau dan khawatir lantaran sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dan membingungkan dalam setiap narasinya terkait penanganan Covid-19.

"Kebijakan pemerintah serta pernyataan presiden yang bisa dianggap tidak konsisten dan cenderung membingungkan yang dibalut dengan istilah-istilah penggunaan kata yang menimbulkan perdebatan publik, saya sangat memahami kalau para dokter, tenaga medis dan relawan kesehatan merasa risau," kata Didik kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Ia pun mempertanyakan pemerintah, apakah mereka memahami apa yang selama ini dirasakan para tenaga medis sebagai garda terdepan melawan Covid-19.

"Betapa sakit perasaan dan psikologis mereka. Tidak kah pemerintah, tidak kah presiden memahami risiko nyawa yang dihadapi oleh mereka?"

Terkait tersebut, menurutnya pemerintah terlebih lagi Presiden Jokowi selaku kepala negara harus konsisten dan tegas dalam setiap kebijakan yang bertumpu kepada kepentingan rakyat.

"Sungguh tidak lucu apabila ada pemimpin yang menganggap bahaya Covid-19 hanya lelucon belaka di saat semua rakyatnya sedang menghadapi derita akibat Covid-19. Pemimpin itu di gugu dan ditiru, omongan dan kebijakannya tidak boleh mencla-mencle. Jangan sampai pagi dele, sore tempe," tandasnya.

Seperti diketahui, tagar #IndonesiaTerserah di media sosial juga merupakan luapan kekesalan tenaga medis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang justru berpotensi memperluas penyebaran Covid-19.

Beberapa kebijakan yang disoroti tenaga medis di antaranya adalah pengecualian pergerakan masyarakat keluar kota hingga diperbolehkannya warga berusia di bawah 45 tahun di 11 sektor yang dibolehkan kembali bekerja di kantor.

baca juga

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dokter Brian Sriprahastuti, menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"[Sesuai] prinsip PSBB, individu masih boleh beraktivitas tapi dibatasi, termasuk work from home (bekerja dari rumah) dengan pengecualian," ujarnya dalam pesan tertulis pada BBC News Indonesia, Jumat (15/5/2020).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

PPNI: 'Indonesia Terserah' Wujud Kekecewaan Tenaga Medis Kepada Masyarakat

PPNI: 'Indonesia Terserah' Wujud Kekecewaan Tenaga Medis Kepada Masyarakat

Lifestyle | Selasa, 19 Mei 2020 | 11:13 WIB

Viral di Tengah Corona, Indonesia Terserah Sampai Disorot Media Asing

Viral di Tengah Corona, Indonesia Terserah Sampai Disorot Media Asing

News | Selasa, 19 Mei 2020 | 10:24 WIB

Dokter Ungkap Fakta di Balik #IndonesiaTerserah: Kami Capek dan Marah

Dokter Ungkap Fakta di Balik #IndonesiaTerserah: Kami Capek dan Marah

News | Senin, 18 Mei 2020 | 15:40 WIB

Tagar Terserah Indonesia Bergema, Publik: Harus Banget Lebaran Baju Baru?

Tagar Terserah Indonesia Bergema, Publik: Harus Banget Lebaran Baju Baru?

News | Senin, 18 Mei 2020 | 15:13 WIB

Pilu, Rekan Menangis saat Tahu Perawat Hamil 4 Bulan Positif Covid-19

Pilu, Rekan Menangis saat Tahu Perawat Hamil 4 Bulan Positif Covid-19

News | Senin, 18 Mei 2020 | 13:01 WIB

Terkini

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:59 WIB

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:52 WIB

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo

Bri | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:41 WIB

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Perempuan Belanda Ini Kritik Pedas Pemain Keturunan Indonesia, Ada Apa?

Bola | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:40 WIB

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

Dari Paskibraka hingga Penerjun, Prabowo Jamu Petugas Upacara HUT RI di Hambalang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:39 WIB

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

PHR Zona 4 Perkuat Budaya HSSE, Keselamatan Kerja Jadi Prioritas Operasi Hulu Migas

Sumsel | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:38 WIB

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

Bukan Klaim! KPK Punya Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:25 WIB

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

Tak Hanya Muara Enim! KPK Temukan Pola Lobi BPK Demi WTP di PALI dan Empat Lawang

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:12 WIB

Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?

Kuota Internet Tak Lagi Hangus, Siapa yang Harus Menanggung Beban Biaya dan Kapasitas Jaringan?

Video | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:00 WIB

×