- Pemerintah Daerah DIY menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp2.725.000, yang menunjukkan kenaikan sekitar 12,72 persen dari tahun sebelumnya.
- Ekonom UMY Dr. Dessy Rachmawatie menyatakan struktur ekonomi jasa dan pariwisata menyebabkan dominasi pekerjaan informal berupah rendah.
- Arus pendatang dan tingginya biaya hunian di Yogyakarta memperketat persaingan kerja serta membebani kesejahteraan masyarakat.
Suara.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, meningkat Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.
Kenaikan tersebut menjadi kabar bagi pekerja, tetapi besaran upah minimum masih menjadi perhatian di tengah kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi masyarakat Yogyakarta.
Persoalan kesejahteraan di DIY tidak hanya berkaitan dengan nominal upah, melainkan juga struktur ekonomi daerah, jenis pekerjaan yang tersedia, biaya hunian, serta arus pendatang yang terus berdatangan.
Kenapa UMP Jogja Rendah?

Pakar Ekonomi Pembangunan Wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dessy Rachmawatie, M.Si., menjelaskan bahwa struktur perekonomian DIY yang banyak ditopang sektor jasa, pariwisata, dan pendidikan menjadi tantangan dalam menyediakan pekerjaan formal dengan upah layak.
“Sektor-sektor tersebut memang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar berada di sektor informal atau semiformal dengan tingkat upah yang relatif rendah serta perlindungan kerja yang minim,” ujarnya dikutip dari laman resmi LLDikti Wilayah 5 Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Dessy, kondisi tersebut membuat sebagian pekerja kesulitan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan, terlebih ketika biaya hidup terus meningkat dan pendapatan tidak selalu tetap.
Pekerja informal menjadi kelompok yang rentan karena umumnya tidak memiliki kepastian penghasilan maupun perlindungan sosial yang memadai, sehingga kenaikan kebutuhan sehari-hari dapat semakin menekan kondisi ekonomi rumah tangga.
Selain struktur ekonomi, Dessy menyoroti arus pendatang yang masuk ke Yogyakarta setiap tahun karena daerah ini menjadi tujuan pendidikan, pekerjaan, dan pariwisata.
“Yogyakarta adalah kota tujuan. Banyak pendatang datang dengan harapan memperoleh pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya tidak semuanya dapat terserap ke dalam sektor formal,” tambahnya.
Arus penduduk tersebut, lanjut Dessy, tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang memadai, sehingga persaingan kerja dapat semakin ketat bagi warga lokal maupun pendatang.
Keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian turut menambah beban pengeluaran masyarakat, sementara sebagian pekerja masih menghadapi pendapatan yang terbatas dan tidak menentu.
Dessy menilai persoalan kesejahteraan di DIY tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor karena upah, biaya hidup, struktur ekonomi, dan pergerakan penduduk saling berkaitan.
“Tekanan terhadap kesejahteraan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Upah, biaya hidup, struktur ekonomi, dan arus penduduk saling berkaitan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, ketimpangan akan terus berulang dan kelompok rentan semakin terpinggirkan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan UMKM produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
UMP DIY 2027 Naik
Pemerintah Daerah DIY mengumumkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari nominal tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.417.495.