Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta penyidik KPK segera mengembangkan kasus yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Kami akan kembangkan apakah itu juga termasuk dengan tindak pidana pencucian uang. Saya kira itu," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2020).
Firli menjelaskan, penyidik kini masih fokus menelisik kasus suap dan gratifikasi yang telah menjerat Nurhadi di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.
Di mana Nurhadi dalam pengurusan sejumlah perkara diduga menghasilkan uang mencapai Rp 46 miliar. Itupun turut dibantu menantunya Rezky Herbiyono.
"Tapi yang pasti sekarang perkara pokoknya adalah Nurhadi menerima pemberian hafiah atau janji berupa uang itu. Jadi itu yang pertama. Kami kerjakan," ujar Firli.
Untuk diketahui, pelarian buronan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap tim KPK di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020) malam. Terkini, KPK masih memburu Hiendra, penyuap Nurhadi yang kini masih buron.
Nurhadi, Rezky serta Hiendra masuk dalam daftar pencarian orang di KPK sejak 13 Februari 2020, dalam perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.
Mereka diduga telah menerima suap dan gratifikasi mencapai total Rp 46 Miliar.
TERPOPULER
