Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menilai video kritikan yang disampaikan Komika Bintang Emon yang menanggapi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan hak seseorang yang menyampaikan pendapatnya.
Donny menuturkan seharusnya kebebasan berpendapat tidak boleh dikekang ataupun dibatasi.
"Yang disampaikan Bintang Emon itu hak dia untuk berpendapat, tidak boleh dikekang dihalangi atau dibatasi," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Selasa (16/6/2020).
Donny menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat termasuk kritikan Bintang Emon di ruang publik.
"Pemerintah menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang publik," ucap dia.
Karena itu kata Donny jika akun buzzer terbukti melanggar hukum, aparat kepolosian harus menindaktegas.
"Jadi buzzer-buzzer itu saya kira kalau ternyata mereka terbukti ada pelanggaran hukum ya silakan diproses saja," tutur Donny.
Donny pun menyarankan komika Bintang Emon untuk melaporkan akun buzzer kepada aparat kepolisian.
"Kalau memang ada fitnah di situ, ada pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, kan bisa dilihat pasal-pasal mana. Kalau tidak (lapor polisi), ya tidak diproses," kata dia.
Donny menyebut pemerintah tidak memiliki sangkutpaut dengan buzzer yang menyerang Bintang Emon tersebut. Ia menuturkan sejumlah akun anonim tersebut bergerak sendiri dan tidak dikoordinasikan oleh siapapun.
"Pemerintah tidak ada sangkut-pautnya dengan buzzer-buzzer yang dituduhkan itu. Tapi pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu inisiatif mereka sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa," katanya
Untuk diketahui, Nama Komika Bintang Emon mendadak menjadi perbincangan di linimasa Twitter. Warganet meradang lantaran Bintang Emon diserang buzzer usai melontarkan kritik terhadap kasus Novel Baswedan.
Setelah videonya viral, Bintang Emon diserang buzzer di media sosial. Ia difitnah memakai narkoba jenis sabu.
TERPOPULER
