REGIONAL:
Suara.com - Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Aulia Guzasiah, menilai penyelenggaran Pilkada serentak 2020 yang dijadwalkan pada akhir tahun sebaiknya ditunda atau dikaji terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan melihat kurva kasus Covid-19 di Indonesia yang masih terus meningkat.
Aulia mengaku khawatir apabila Pilkada serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun pihak penyelenggara pemilu sudah mengatur protokol kesehatan saat pemungutan suara, namun menurut ia akan tetap mengkhawatirkan.
"Bayangkan saja, ada sekitar 105 juta orang di 270 daerah (data DP4 Kemendagri), yang nantinya tetap harus bergerak dan berkumpul bersama-sama di suatu tempat pada hari pelaksanaannya," kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2020).
Aulia juga membayangkan kalau misalkan kondisi tersebut malah dikaitkan dengan dinamika politik sektoral dan intrik-intrik konflik yang niscaya akan terjadi selepas pemilihan.
Menurutnya kondisi itu malah akan memperkeruh situasi dan menggagalkan upaya pembatasan sosial yang sebenarnya sudah diusahakan dari beberapa bulan yang lalu.
Aulia tidak memungkiri apabila tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Akan tetapi, ia menganggap tidak etis dan empatik apabila Pilkada Serentak 2020 dipaksa untuk tetap berjalan di tengah pandemi hanya untuk memuaskan hasrat dan agenda politik semata.
Karena itu Aulia menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa dilangsungkan dengan menunggu kurva kasus Covid-19 di Indonesia benar-benar telah menurun.
"Paling tidak, tunggu dulu sampai angka kasus ini memperlihatkan tanda-tanda mereda. Apalagi sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pilkada yang dikeluarkan di awal bulan Mei kemarin, jumlah kasusnya belum juga kunjung mengalami penurunan. Bahkan cenderung semakin meruncing," pungkasnya.
TERPOPULER