Gerindra Buka Suara Soal Wacana Pajak Sepeda, Malah Diskakmat Warganet

Suara.com - Wacana penarikan pajak sepeda muncul seiiring dengan tren bersepeda atau gowes di masyarakat. Hal ini mengakibatkan para pesepeda bereaksi.

Bahkan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ikut buka suara.

Melalui cuitan yang diunggah di akun Twitter resminya, @Gerindra, pada Selasa (30/6/2020), partai Gerindra mengaitkan wacana pajak sepeda dengan penghapusan premium dan pertalite.

Dalam unggahan itu, Gerindra langsung menyebut tiga instansi terkait. Mereka adalah Kementerian Perhubungan, PT Pertamina dan Sekretariat Kabinet.

Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini heran lantaran kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda justru akan diberi pajak.

"Sebuah alasan dari @pertamina menghapus premium dan pertalite dengan dalih lingkungan. Di sisi lain @kemenhub151 malah berwacana memungut pajak dari kendaraan yang go green seperti sepeda. Bisa tolong dijelaskan @setkabgoid? #Pajaksepeda," tulis @Gerindra, dikutip Suara.com.

Beberapa warganet justru nyinyir dengan pernyataan Gerindra itu.

Mereka merasa, seharusnya partai berlogo kepala garuda itu lebih tahu alasan munculnya wacana pajak sepeda dan penghapusan premium dan pertalite. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk dalam jajaran pemerintah sebagai Menteri Pertahanan.

"Harusnya @Gerindra lebih tahu karena anda berada di dalam pemerintahan. Dan seharusnya @Gerindra menampung suaranya rakyat kecil yang saat ini morat-marit karena mengikuti aturan pemerintah yang selalu memberatkan rakyat kecil. BPJS naik, listrik naik, BBM tidak turun, test corona bayar dll," komentar @mwildhan.

"Halah.....pora pora nanya padahal dia orang dalam," ujar @Yono_taya.

Untuk diketahui, wacana pajak sepeda telah dibantah oleh Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Menurut Budi, para pemilik sepeda tidak akan dikenakan pajak saat gowes atau berkendara menggunakan sepeda.

"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Budi mengemukakan, hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak di tengah pandemi Covid-19. Pengaturan itu menyangkut aspek keselamatan.

Sementara itu, Pertamina pun telah membantah akan menghilangkan premium dan pertalite.

"Saat ini, sesuai ketentuan yang ada, Pertamina masih menyalurkan Premium di SPBU," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usma dalam keterangannya, Kamis (18/6/2020).

Hal tersebut sesuai penugasan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menurut Fajriyah, informasi yang berkembang terkait premium dan pertalite yang akan dihilangkan berawal dari pertanyaan peserta Webinar yang menanggapi rencana penyederhanaan produk kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Dari pertanyaan tersebut, tercetus apakah Pertamina akan melakukan penghapusan Premium, Solar dan Pertalite yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Np 20 Tahun 2017.

Dari pertanyaan tersebut, Nicke kemudian menjelaskan mengenai filosofi penyederhanaan produk dimana sesuai regulasi Pemerintah dan kesepakatan dunia tentang lingkungan, seluruh negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51.

"Jadi sesuai ketentuan itu, Pertamina akan memprioritaskan produk-produk yang ramah lingkungan. Apalagi tentu juga kita telah merasakan di masa PSBB langit lebih biru dan udara lebih baik. Untuk itu, kita akan teruskan program yang mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan mendorong produk yang lebih bagus," jelas Nicke.