Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan reklamasi Ancol dari tanah dan lumpur hasil kerukan sungai dan waduk tak memungkinkan.
Sebab, menurutnya material untuk membuat daratan tak bisa diambil hanya dari bahan hasil kerukan saja.
Diketahui Anies melakukan reklamasi Ancol dengan dalih ada tanah dan lumpur buangan hasil provram Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau proyek darurat penanggulangan banjir Jakarta. 13 sungai dan 5 waduk dikeruk dalam program itu.
Hasil kerukan itu lantas dibuang ke kawasan Ancol Timur. Lalu sejak 2009 proyek ini berjalan, disebut sudah ada 20 hektare lahan yang terbentuk karena lumpur dan tanah itu.
Anies lantas berdalih ingin menggunakan lahan yang sudah terbentuk itu demi kepentingan rakyat. Karena itu ia menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mengizinkan reklamasi kawasan Ancol.
Namun Ahok menganggap pembuatan daratan baru tak bisa hanya mengandalkan progrm JEDI. Pasalnya diperlukan juga bahan lain seperti pasir.
"Harus ada pasir laut untuk reklamasi. Itu yang saya tahu," ujar Ahok saat dihubungi Suara.com, Senin (13/7/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut program JEDI yang masih berjalan ini tak akan bisa memenuhi kebutuhan rencana Anies membuat daratan imitasi seluas 155 hektare.
Ia meyakini Anies akan mendatangkan pasir atau bahan lainnya yang lebih baik untuk membuat daratan dari tempat lain selain buangan JEDI.
Baca Juga: Soal Reklamasi Ancol, Ahok Sebut Anies Bisa Langgar Perda hingga Amdal
"(Buangan JEDI) enggak cukup dan lumpur bukan bahan yang bagus untuk dipakai reklamasi," katanya.
Komisaris Utama PT Pertamina ini membenarkan ada tempat buangan tanah dan lumpur hasil program JEDI karena menjadi syarat dari Bank Dunia saat membuat program ini. Namun, ia tak mengetahui motif Anies mengapa malah menambah daratan yang sudah terbentuk 20 hektare jadi 155 ha.
"Kenapa diteruskan jadi 35 hektare dan tambah pulau 120 hektare. Aku enggak ngerti," kata dia.
